2013, Anggaran Belanja Logistik Pemilu Rp 400 Miliar

Kompas.com - 16/09/2013, 20:47 WIB
Ilustrasi: Logistik pemilu. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi: Logistik pemilu.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalokasikan anggaran Rp 400 miliar untuk pengadaan keperluan pemungutan suara seperti bilik dan kotak suara, bantalan, dan alat coblos Pemilu 2014. Anggaran tersebut digunakan pada tahun anggaran 2013.

“Untuk 2013, pengadaan tidak besar dan kami berpengalaman sehingga bisa makin efisien. Anggaran untuk KPU pusat, provinsi dan kabupen/kota Rp 400 miliar. Antara lain kotak dan bilik suara di provinsi, formulir, alat coblos dan bantalannya untuk tingkat kabupaten/kota, perlengkapan TPS di KPPS," ujar Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim di Gedung KPU, Senin (16/9/2013).

Ia mengungkapkan, program pengadaan logistik 2013 hanya tinggal menunggu pengesahan Surat Keputusan Ketua KPU terkait rincian lelang, termsuk juga soal spesifikasi ukuran dan material logistik.

Arif menambahkan, adapun pengadaan logistik yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 adalah surat suara, segel, tinta. Pengadaan itu, kata dia, tanggung jawab KPU sepenuhnya.

“Untuk 2014, anggarannya Rp 2.9 triliun. Paling banyak untuk surat suara,” tambahnya.

Melalui Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilu Legislatif KPU memutuskan, kotak dan bilik suara pemilu terbuat dari material habis pakai. Arif mengatakan, bahan dasar dua jenis logistik bisa jadi karton atau plastik.

"Kemungkinan yang akan banyak digunakan karton. Tapi ini masing-masing tergantung daerah. Apa yang dibutuhkan karton atau plastik," lanjutnya.

Disampaikannya, pengadaan logistik baru hanya untuk menambah sekitar 40 persen kotak dan bilik suara yang kurang. Sedangkan, 60 persen sisanya, menggunakan stok lama yang ada di setiap daerah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X