Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Urbaningrum, Konvensi Demokrat, dan Saran untuk SBY

Kompas.com - 16/09/2013, 04:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat, Minggu (15/9/2013), memulai hajatan konvensi untuk menentukan calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2014. Apakah konvensi ini akan benar-benar menghasilkan calon presiden unggulan yang akan memikat suara rakyat? Apa pandangan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, soal konvensi ini?

"Kalau (konvensi) targetnya capres, situasinya sedang kurang menguntungkan," ujar Anas mengawali pendapatnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu malam. Menurut dia, siapa pun pemenang konvensi Partai Demokrat akan kesulitan mengalahkan calon presiden yang akan diajukan partai lain.

Namun, Anas punya pandangan soal peluang yang masih dapat diambil Partai Demokrat. "Kalau targetnya cawapres, ya ada yang pantas," kata dia. Meski demikian, Anas mengatakan, kandidat untuk calon wakil presiden terbaik yang dapat diajukan bekas partai pimpinannya itu bukanlah peserta konvensi.

"Alternatif yang paling baik untuk Demokrat adalah kalau Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) mau maju menjadi cawapres," sebut Anas lugas. Dia berkeyakinan bila SBY bersedia maju menjadi cawapres, maka masih akan ada banyak partai yang mau menggandeng Partai Demokrat untuk berkoalisi.

Tak ada halangan

Anas mengatakan, alternatif mengusung SBY menjadi cawapres tidak bertentangan dengan konstitusi. Dia menyebutkan, konstitusi hanya mengatur bahwa masa jabatan seseorang menjadi Presiden maksimal adalah dua periode. "Ini soal kesediaan (SBY) saja," tekan dia.

Menurut Anas, idenya soal SBY maju menjadi cawapres bukan hal yang tak bisa diwujudkan. Terlebih lagi, SBY sudah "terbukti" bersedia "turun pangkat" menjadi Ketua Umum Partai Demokrat setelah Anas mundur dari jabatan itu. Sebelumnya, SBY adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, jabatan tertinggi dalam struktur partai tersebut. Kini SBY merangkap kedua jabatan itu.

"Dulu orang sukar membayangkan Pak SBY mau menjadi Ketum Demokrat. Tetapi demi kepentingan partai kan dipegang itu jabatan," kata Anas. Dengan argumentasi yang sama untuk menyelamatkan partai, Anas mengatakan bahwa SBY pun seyogianya dapat saja menanggalkan 'selera pribadi' untuk pensiun. "Demi kepentingan Partai Demokrat pada 2014. (Lagi pula) menjadi cawapres bukan pilihan yang buruk," imbuh dia.

Menurut pendiri Perhimpunan Pergerakan Indonesia ini, jika SBY bersedia menjadi cawapres dari Partai Demokrat, maka tak hanya elektabilitas partai yang akan terangkat. Anas berpendapat, dengan jabatan tersebut, SBY juga dapat meneruskan program-programnya yang belum tuntas.

Lalu, siapa calon presidennya? "Sosok capres-nya ya dari luar Demokrat dong," jawab Anas. "Bagus untuk koalisi."

Konvensi telah bergulir

Partai Demokrat saat ini menggelar konvensi untuk mendapatkan calon presiden yang akan diusung pada Pemilu Presiden 2014. Konvensi diikuti 11 kandidat, dari internal dan eksternal partai.

Memulai paparan visi-misi para kandidat pada Minggu malam, konvensi ini masih saja memunculkan pandangan sumir dari beragam kalangan. Mahfud MD, misalnya, mengaku menolak mengikuti konvensi karena berpendapat mekanisme yang digunakan tak jelas.

Setelah melewati tahap prakonvensi, 11 nama peserta konvensi adalah Ali Masykur Musa, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, Irman Gusman, Hayono Isman, Anies Baswedan, Sinyo Harry Sarundajang, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Dino Patti Djalal, dan Dahlan Iskan.

Konvensi dijadwalkan berlangsung hingga akhir Desember 2013. Dalam rentang waktu tersebut akan ada berbagai kegiatan, seperti pengenalan kandidat, wawancara media, dan survei elektabilitas para kandidat yang dilakukan oleh tiga lembaga survei.

Pada awal Januari sampai April 2014, konvensi akan memasuki babak lanjutan. Dalam periode tersebut, wawancara mendalam akan dilakukan terhadap para kandidat, dengan melibatkan komite konvensi dan tokoh lain sebagai pewawancara.

Debat antarkandidat juga akan berlangsung pada periode lanjutan itu. Sesudahnya, survei akan kembali digelar untuk menentukan hasil akhir konvensi. Masyarakat diklaim akan punya peran besar untuk menentukan pemenang konvensi, dengan merujuk hasil survei.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Modal 'Hattrick' Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Modal "Hattrick" Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Nasional
60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Nasional
'Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik'

"Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik"

Nasional
Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Nasional
Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Nasional
Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Nasional
Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

Nasional
Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Nasional
Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Nasional
Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com