Kompas.com - 12/09/2013, 08:28 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba-tiba menyinggung kembali wacana lama pemindahan ibu kota dari Jakarta. Para pengamat menilai lontaran Presiden ini merupakan sikap reaktif saja, dibanding memunculkan wacana lama yang sudah digarap lebih baik.

"Berkunjung ke Astana, lalu memberikan perhatian (soal wacana pemindahan ibu kota). Padahal secara substansi tidak ada kemajuan, hanya mengulang ide-ide lama yang masih terbatas itu," ujar pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (12/9/2013).

Lontaran Presiden yang tiba-tiba bicara lagi soal wacana pemindahan ibu kota memang disampaikan setelah kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan. Astana merupakan ibu kota baru negara di Asia Tengah tersebut sejak 1997.

Beberapa tahun lalu, kata Andrinof, Presiden juga sudah pernah memunculkan wacana pemindahan ibu kota, sebagai bagian dari "keprihatinan" atas kondisi Jakarta. Saat itu, ada tiga alternatif yang disebut Presiden, yakni pembenahan sarana dan prasarana transportasi di Jakarta, pemisahan pusat pemerintahan dan ekonomi, atau pemindahan ibu kota secara menyeluruh ke tempat baru.

Namun, kecam Andrinof, tak pernah ada tindak lanjut dari ketiga opsi yang disebut Presiden itu sampai kunjungan ke Astana. "Menunjukkan SBY adalah orang yang hanya reaktif, tapi tidak pernah menindaklanjuti sesuatu ide yang penting dan serius," kata dia.

Pendapat senada disampaikan oleh Agus Pambagyo, juga pengamat kebijakan publik. Menurut Agus, sejak berakhirnya era Soekarno sampai sekarang, pemindahan ibu kota hanya sebatas wacana. "Pindah ke mana? Palangkaraya? Kalau sekadar wacana, tidak perlu dibahas," ujarnya.

Dimuat dalam situs www.presidenri.go.id, SBY mengaku menyaksikan sebuah kota yang ideal saat berkunjung ke Astana. Dia melihat suasana kota yang sangat khas dengan arsitektur yang luar biasa, teratur, dan desain yang bagus.

Memang penting, asal bukan wacana saja

Terlepas dari sikap Presiden yang dinilai hanya reaktif, baik Andrinof maupun Agus berpendapat pemisahan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi memang sangat baik untuk dilakukan. Sebisa mungkin, menurut mereka, harus dilakukan.

Agus mengatakan, selama anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memadai dan negara sanggup membiayai pemindahan ibu kota, pemindahan ibu kota harus dilakukan. Dia berpendapat pemindahan ibu kota akan mendorong pemerataan pembangunan dan penduduk. "Bangun infrastrukturnya, masyarakat akan pindah mengejar 'gula' yang diciptakan," papar dia.

Sementara itu, Andrinof menilai bahwa pemisahan ataupun pemindahan ibu kota memang membutuhkan biaya yang besar. Namun, tidak memisahkan ataupun memindahkan ibu kota, yaitu dengan tetap membiarkan Jakarta seperti saat ini, juga akan memberikan kerugian yang besar. "Kesesakan yang kemudian menimbulkan dampak-dampak yang lain, kemacetan, kekumuhan, dan keterbatasan sumber air," kata dia.

Masih dari situs kepresidenan, SBY mengaku telah lama memikirkan wacana pemisahan ibu kota, setidaknya dalam empat atau lima tahun terakhir. Presiden pun menyebutkan beberapa negara yang menurutnya sukses memisahkan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi.

Pemindahan ibu kota menurut Presiden akan memberikan dampak positif dan negatif. Namun, Presiden berkeyakinan Jakarta akan menjadi kota yang lebih baik. Bila ibu kota dipindah, kata Presiden, maka Jakarta akan tetap berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.