Gita Wirjawan Akan Pensiun Jadi Menteri, jika ...

Kompas.com - 11/09/2013, 22:58 WIB
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan Sabrina Asril/Kompas.comMenteri Perdagangan Gita Wirjawan
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Gita Wirjawan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan selama mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Gita hanya akan mundur jika atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya serahkan kepada Bapak Presiden. Tapi untuk sementara saya akan tetap melaksanakan amanat sebagai Menteri. Itu saya serahkan kepada Bapak Presiden," kata Gita seusai mengikuti pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Pertemuan tersebut adalah pertemuan antara jajaran Demokrat, jajaran Komite Konvensi, dan 11 orang peserta Konvensi. Pertemuan sekitar dua jam itu berlangsung tertutup dengan agenda mendengarkan arahan SBY.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan berpendapat, sebaiknya dua menteri yang ikut konvensi fokus dalam pencapresan. Pasalnya, menurut dia, tidak mungkin membagi waktu antara tugas di kementerian dengan kegiatan lain.

Ketika dimintai tanggapan sikap Syarief itu, Gita kembali menyerahkan kepada Presiden. "Itu saya rasa hak prerogratif Bapak Presiden yang sudah memberikan amanat ke saya sebagai Menteri. Apa pun yang beliau pikirkan akan sangat dihormati," ucapnya.

Menurut Gita, dalam pertemuan tadi, SBY tidak menyinggung masalah jabatan di kabinet. SBY lebih banyak memberikan nasihat untuk 11 peserta Konvensi bagaimana ketika menjalani kampanye.

"Yang harus dipertimbangkan dan tentunya yang sangat digarisbawahi beberapa kali adalah rakyat, rakyat, rakyat. Apa pun yang kita lakukan harus untuk rakyat," pungkas Gita.

Seperti diberitakan, Gita harus bertarung dengan 10 kandidat lain yakni Ali Masykur Musa, Anies Rasyid Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutanto, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Sinyo Harry Sarundajang.

Penetapan capres oleh Majelis Tinggi Demokrat dilakukan atas dasar hasil survei. Meski demikian, pengusungan nantinya tergantung dari perolehan pemilu legislatif 2014.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X