Kompas.com - 07/09/2013, 19:42 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Peluang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju sebagai kandidat calon Presiden RI semakin terbuka lebar. Sebagian besar Dewan Pimpinan Daerah dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan, Sabtu (7/9/2013), mendukung pencalonan Jokowi sebagai Presiden RI.

Dalam laporan lengkap usulan pandangan kelompok wilayah yang mewakili 33 DPD PDI Perjuangan, sebagian besar di antaranya mengusung nama Jokowi. Hanya sebagian kecil yang mengusulkan nama Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani sebagai capres. Berikut laporan lengkap usulan pandangan delapan kelompok wilayah tersebut.

1. Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan

Pandangan daerah dari kelompok wilayah ini disampaikan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Panda Nababan. Panda mengawali pandangan daerah dengan mengusulkan momentum penetapan pilpres.

"Jangan tunggu sehari sebelum pilpres! Kita intro dulu, kita main cantik," teriak Panda yang langsung disambut tepuk tangan ribuan pengurus yang hadir.

Seisi ruangan pun langsung meneriakkan nama Jokowi. Sebelum rapat digelar, Panda juga sempat menyebutkan aspirasi di daerah mendukung Jokowi.

2. Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, dan Lampung

Pembacaan kelompok ini dibacakan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat Alex Indra Lukman. Alex menuturkan, mayoritas DPD di wilayah ini meminta agar deklarasi calon presiden dilakukan pada Januari 2014. Mengenai kandidatnya, Alex mengungkapkan nama Jokowi paling kuat diaspirasikan kader di daerah. Ia mencontohkan efek Jokowi sampai terjadi di Sumatera Barat.

"Tanggal 31 Oktober lalu, ada kuliah umum Jokowi di Unand (Universitas Andalas Sumbar). Ribuan orang datang, sampai mereka protes supaya kuliah umum dipindahkan ke luar agar menampung orang lebih banyak," ucap Alex.

Oleh karena itu, Alex meminta agar Ketua Umum PDI Perjuangan melihat dinamika yang berkembang.

3. Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat

Usulan pengurus daerah di kelompok wilayah ini sepakat menyerahkan penetapan calon Presiden kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun, sejumlah aspirasi dari akar rumput juga disampaikan. Masyarakat di wilayah ini disebutkan sedang ramai-ramainya mendukung setiap kebijakan yang dibuat Jokowi di Ibu Kota.

4. Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur

Kelompok wilayah ini memiliki dua usulan nama kandidat capres yakni Megawati dan Jokowi. "Kami inginnya ditetapkan tidak terlalu dekat dengan 9 April (pileg)," ujar perwakilan DPD PDI Perjuangan Jatim, Bambang Prasetyo.

5. Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

Kelompok wilayah ini tidak memberikan satu nama pun di dalam forum rakernas terkait kandidat capres yang dinilai layak diusung. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati untuk menetapkan capres dan cawapres.

6. Kalimantan

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan Ardiansyah membacakan pandangan pengurus DPD di seluruh Kalimantan. Ardiansyah menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Jokowi sebagai presiden.

Ardiansyah menuturkan efek Jokowi telah terjadi di Kalimantan. Ia mencontohkan sebuah pentas pewayangan di mana sang dalang berasal dari Jawa. "Isinya wayang itu ternyata tentang pimpinan masa depan Jokowi dan ternyata sambutan masyarakat luar biasa. Namun, kami sadar keputusan ada di Ketum," kata Ardiansyah.

7. Sulawesi

Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan Palaguna membacakan pandangan dari DPD di seluruh wilayah Sulawesi. Dia menyebutkan, pembacaan pidato Bung Karno berjudul "Dedication of Life" oleh Jokowi telah menggetarkan seluruh pengurus daerah yang ada.

"Ini menginspirasi kami saat berdiskusi kemarin telah menggetarkan gedung ini dan telah menggetarkan seluruhnya. Dan, kami sudah ditelepon pelosok desa kami betapa rakernas ini berikan getaran tertentu dan telah memberikan warna PDI-P," puji Palaguna akan sosok Jokowi saat membacakan pidato Bung Karno.

Oleh karena itu, kelompok wilayah ini meminta PDI Perjuangan untuk mendeklarasikan capres pada 10 Januari 2014, tepat di hari ulang tahun partai ini.

8. Papua, Papua Barat, dan Maluku

Nama Jokowi kembali diteriakkan dari sisi ruangan paling belakang. Di situ adalah tempat para pengurus DPD bagian Papua, Papua Barat, dan Maluku. Meski mendapat banyak dukungan, kelompok wilayah ini juga mengusulkan dua nama lainnya, yakni Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri.

Pengurus daerah di kelompok wilayah ini juga meminta deklarasi capres dilakukan pada Januari 2014. Maluku menjadi pihak yang paling siap menjadi tuan rumah pendeklarasian itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.