Kompas.com - 03/09/2013, 18:11 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor terhadap mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dianggap setengah hati. Vonis itu dinilai tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Inilah bukti hakim tipikor belum paham dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Vonis masih setengah hati dan merusak rasa keadilan masyarakat," ujar anggota Komisi III DPR, Taslim Chaniago, di Kompleks Parlemen, Selasa (3/9/2013).

Taslim menilai, hakim belum serius dalam melakukan pemberantasan korupsi. Ia berharap agar jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengajukan banding terhadap vonis Djoko Susilo ini. Ia juga menyayangkan putusan hakim yang tidak menghukum Djoko membayar uang pengganti sebesar Rp 32 miliar.

"Wa Ode Nurhayati (politisi PAN) saja yang tidak merugikan negara divonis delapan tahun, ini yang jelas-jelas merugikan negara masa tidak kembalikan uang negara. Aset-aset Djoko juga harus segera disita," kata Taslim.

 

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Terdakwa dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian memperoleh surat izin mengemudi (SIM), Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo menjalani sidang vonis di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (3/9/2013). Ia dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, denda Rp 500 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.
Vonis 10 tahun

Seperti diberitakan sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis berupa hukuman 10 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan kepada Djoko. Hakim menilai jenderal bintang dua itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan gabungan perbuatan dalam pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat.

Djoko juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang untuk periode 2003-2010 dan 2010-2012. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa KPK yang meminta Djoko dihukum 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan. Majelis hakim Tipikor juga menolak tuntutan jaksa KPK yang meminta agar hak politik Djoko untuk memilih dan dipilih dicabut. Hakim menilai, pencabutan hak politik tersebut berlebihan.

Menurut majelis hakim, Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan keuangan negara. Djoko terbukti memerintahkan panitia pengadaan agar pekerjaan simulator roda dua dan roda empat diberikan kepada PT Citra Mandiri Metalindo Abadi milik Budi Susanto. Dari Budi, Djoko mendapatkan uang Rp 32 miliar.

Selain itu, menurut hakim, Djoko terbukti melakukan penggelembungan harga alat simulator SIM dengan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) bersama-sama Budi.

Pencucian uang

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Nyatakan Siap Jembatani Komunikasi antara Zelensky dan Putin

Jokowi Nyatakan Siap Jembatani Komunikasi antara Zelensky dan Putin

Nasional
Elektabilitas Ganjar Tinggi di Kalangan Anak Muda Dinilai karena Efek Jokowi

Elektabilitas Ganjar Tinggi di Kalangan Anak Muda Dinilai karena Efek Jokowi

Nasional
Di Hadapan Putin, Jokowi: RI Tak Ada Kepentingan Apa Pun, Kecuali Ingin Perang Selesai

Di Hadapan Putin, Jokowi: RI Tak Ada Kepentingan Apa Pun, Kecuali Ingin Perang Selesai

Nasional
Bertemu Putin di Kremlin, Jokowi Ungkap 5 Poin Pembicaraan

Bertemu Putin di Kremlin, Jokowi Ungkap 5 Poin Pembicaraan

Nasional
DPR Setujui 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor MA

DPR Setujui 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor MA

Nasional
Sidang Gugatan TWK KPK, Novel Baswedan Mengaku Sempat Minta Hasil Tes tetapi Tak Dijawab

Sidang Gugatan TWK KPK, Novel Baswedan Mengaku Sempat Minta Hasil Tes tetapi Tak Dijawab

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Siap Berkoalisi dengan Siapa Saja Terkait Capres

Jubir Sebut Prabowo Siap Berkoalisi dengan Siapa Saja Terkait Capres

Nasional
BERITA FOTO: Pelukan Iriana untuk Warga Ukraina di Kyiv

BERITA FOTO: Pelukan Iriana untuk Warga Ukraina di Kyiv

Nasional
Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

Nasional
Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

Nasional
Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

Nasional
KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

Nasional
900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

Nasional
Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Nasional
Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.