Kompas.com - 01/09/2013, 13:55 WIB
Penulis Windoro Adi
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com — Ribuan perajin tempe dan tahu di Tanah Air bakal mogok pada 9-11 September 2013. Mereka menuntut Kementerian Perdagangan segera menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) Bulog dan Gakopindo (Gabungan Koperasi Tempe Tahu Seluruh Indonesia) agar kedua lembaga bisa mengimpor kedelai, dan bebas dari tekanan kartel kedelai.

Demikian disampaikan Ketua Umum Gapindo Aip Syaifudin, Minggu (1/9/2013). Selanjutnya, Gapindo atas nama ribuan perajin tempe tahu tersebut menuntut pemerintah mengembalikan tata niaga kedelai ke tangan Bulog.

"Sekarang sudah terbukti bahwa kartel importir kedelai tidak memiliki tanggung jawab sosial kepada para perajin tempe-tahu. Yang mereka pikir cuma untung meski dengan mencekik hidup para perajin tempe-tahu," tandas Aip.

Menurut dia, di era Presiden Soeharto, tata niaga kedelai dimonopoli Bulog. "Selama Bulog memonopoli tata niaga kedelai, harga kedelai, baik kedelai lokal maupun impor, stabil," ujar Aip.

Di era tersebut, para perajin tempe-tahu dan keluarga mereka sejahtera. Bahkan setelah menyelesaikan sekolah anak-anak mereka, sebagian besar keluarga para perajin tempe-tahu bisa membiayai pergi haji orangtua mereka. "Sekarang jangankan membiayai sekolah anak-anak, hidup sehari-hari sudah susah karena melambungnya harga kedelai impor yang membuat harga tempe melampaui ambang batas psikologi pembeli," tekan Aip.

Ia kecewa, janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia bakal swasembada kedelai tahun depan kini jauh dari harapan. "Sekarang saja, 90 persen kebutuhan kedelai nasional berasal dari kedelai impor," ucap Aip.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Nasional
Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Nasional
Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Nasional
KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Nasional
Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X