Kompas.com - 30/08/2013, 16:40 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai wisuda praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Selasa (27/8/2013) DEYTRI ROBEKKA ARITONANGMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai wisuda praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Selasa (27/8/2013)
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan, terpidana kasus wisma atlet Muhamad Nazaruddin pernah meminta dilibatkan dalam proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP. Permintaan dilayangkan melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni. Namun, permintaan itu tidak diindahkan.

"Pada 2010, Nazaruddin pernah mengundang Sekjen (Kemendagri) ke ruangannya bersama dengan Amro Daulay (mantan anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat). Dia minta ikut sebagai pelaksana," ujar Gamawan kepada wartawan di Gedung Kemendagri, Jumat (30/8/2013).

Dia mengatakan, saat itu Nazaruddin dan Amro menjabat sebagai anggota Komisi X DPR. Ia mengungkapkan bahwa permintaan itu disampaikan Nazaruddin bahkan sebelum proyek E-KTP berjalan. Pelaksanaan tender atas proyek administrasi kependudukan itu baru berjalan sejak 2011. Gamawan menyampaikan, pertemuan itu dikisahkan Diah Anggreini kepadanya.

TRIBUNNEWS/HERUDIN Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, saat diperiksa oleh penyidik KPK, di kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/12/2011). Nazaruddin diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Bu Sekjen yang cerita ke kami. Tadi kami dengar," ujar Gamawan.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman mengatakan, saat itu Nazaruddin berusaha membujuk Sekjen Kemendagri untuk meloloskan yang bersangkutan sebagai pelaksana proyek.

"Ibu kan sekjen-nya, Ibu bisa atur," tutur Irman mengulangi pernyataan Nazaruddin waktu itu.

Menurut Irman, Diah saat itu tidak mengacuhkan permintaan Nazaruddin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekjen saat itu bilang bahwa kewenangan ada di Direktorat Jenderal (Dukcapil)," lanjutnya.

Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menuding Mendagri Gamawan Fauzi menerima fee dari proyek pengadaan E-KTP. Menurut Nazaruddin, fee tersebut ada yang diterima Mendagri melalui transfer langsung, melalui sekretaris jenderalnya, serta lewat pejabat kementerian lain. Mantan anggota DPR ini bahkan menuding adik Mendagri ikut menerima fee proyek E-KTP ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Nazaruddin setelah sebelumnya hal ini disampaikan oleh pengacaranya, Elza Syarief.

"Ada yang diterima ditransfer, ada yang ke sekjennya, ada yang ke PPK (pejabat pembuat komitmen)-nya, semua dijelaskan secara detail," ujar Nazaruddin di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (29/8/2013).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.