Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Mekanisme Konvensi "Clear"

Kompas.com - 30/08/2013, 15:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Marzuki Alie menilai, mekanisme konvensi hingga penetapan capres terpilih sudah jelas. Menurutnya, semua mekanisme diatur dalam aturan tertulis.

"Sudah clear kok. Tidak usah ragu lagi, kata Marzuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2013), ketika dimintai tanggapan penolakan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.

Sebelumnya, Mahfud menolak undangan Konvensi dengan alasan belum jelasnya mekanisme konvensi. Penjelasan yang diterima selama ini, kata Mahfud, baru secara lisan. Penjelasan itu juga kerap berganti-ganti. Padahal, di dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan capres ditetapkan oleh Majelis Tinggi.

Marzuki mengatakan, kewenangan penetapan capres memang ada di tangan Majelis Tinggi Demokrat. Namun, kata dia, Majelis Tinggi telah membuat sistem konvensi. Semua ada hitam diatas putih.

"Membentuk Komite Konvensi kan hitam di atas putih. Keputusan, proses komite sudah hitam di atas putih. Ada SK-nya, ada tugas-tugasnya, jelas itu. Saya kira tinggal dipelajari," kata Wakil Ketua Majelis Tinggi itu.

Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik mengatakan, Majelis Tinggi Demokrat akan menetapkan capres terpilih berdasarkan hasil survei. Siapa yang elektabilitasnya tertinggi akan ditetapkan sebagai capres. Seperti dikatakan Marzuki, menurut Jero, semua mekanisme Konvensi diatur dalam aturan tertulis.

"Di kontraknya ada. Makanya kontrak segalanya ada di Komite Konvensi. Sudah jelas sekali bagaimana aturannya, kode etiknya, bagaimana proses pencalonanya. Semua clear, kita atur yang baik," kata Jero.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com