Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Melesat karena Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 27/08/2013, 09:28 WIB
Prabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan) TRIBUNNEWS/BIAN HARNANSA/HERUDINPrabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan)
EditorInggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com - Survei opini publik yang dilakukan Litbang Kompas pada Juni 2013 menunjukkan PDI Perjuangan dan Gerindra mengalami peningkatan elektabilitas yang signifikan. Pada survei Desember 2012, PDI-P meraih 13,3 persen. Saat ini, PDI-P menempati posisi puncak, diminati 23,6 persen responden.

Sementara, Gerindra melonjak menjadi 13,6 persen, dibanding survei sebelumnya dengan 6,7 persen. Seperti dipaparkan dalam catatan survei Kompas, peningkatan elektabilitas kedua partai itu terkait dengan adanya sosok Joko Widodo di PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto di Gerindra.

Joko Widodo—yang dalam hasil survei ini juga tercatat sebagai tokoh paling populer, meraup dukungan hingga 32,5 persen responden—berhasil mentransformasikan sosok dirinya yang positif di mata masyarakat sebagai ikon yang positif pula bagi PDI-P. Begitu pun Prabowo Subianto, di mata masyarakat yang identik dengan Gerindra. Tingginya popularitas Prabowo dengan sendirinya melambungkan popularitas Gerindra.

Pesona keduanya dinilai mampu memengaruhi calon pemilih yang belum menentukan partai pilihan. Pada survei Juni, masih tercatat 36,3 persen responden yang belum menentukan parpol yang menjadi pilihan mereka. Namun, pada survei enam bulan kemudian, jumlah kelompok ini menurun, tinggal 13,4 persen.

Perubahan pola penyikapan politik responden ini didasarkan pada keyakinan mereka terhadap nilai positif yang dimiliki kedua sosok. Joko Widodo dikenal dengan kepribadian, sikap ataupun gaya berpolitik, dan kinerjanya dalam pengelolaan kota Jakarta, terbukti mampu memikat bagian terbesar publik. Prabowo Subianto dinilai sebagai sosok tegas dan berkepribadian kuat, juga dinilai positif oleh responden.

Berbeda dengan beberapa parpol lain yang tidak memiliki atau punya sosok, tetapi belum mampu mendongkrak popularitas parpolnya. Partai Golkar, misalnya, merupakan salah satu parpol yang sudah mengusung ketua umumnya, Aburizal Bakrie. Pada survei sebelumnya, Golkar bertengger di posisi atas.

Namun, kini langkah penguasaan pengaruhnya di mata publik relatif stagnan. Sekalipun Aburizal Bakrie sudah secara tegas mengajukan diri sebagai calon presiden dari Golkar serta secara intensif mengenalkan diri dan programnya kepada masyarakat, sejauh ini hanya berbuah pada peningkatan elektabilitas dirinya dari 5,9 persen menjadi 8,8 persen. Sementara popularitas Golkar saat ini sebesar 16 persen responden, yang tidak jauh berbeda dengan kondisi enam bulan lalu.

Begitu pun parpol-parpol yang menurut hasil survei menduduki papan tengah atau papan bawah. Keberadaan ketua umum atau sosok yang bergabung pada partai tersebut belum banyak memberikan dampak peningkatan popularitas. Baik PAN, PPP, PKB, atau Nasdem sebagai pendatang baru maupun Hanura yang mendapatkan dukungan sosok baru, sepanjang enam bulan terakhir, posisi parpolnya relatif stagnan, tidak menunjukkan peningkatan.

Jika ditelusuri, bagi mayoritas responden survei, persoalan keberadaan dan citra sosok ini pula yang menjadi faktor pembentuk utama penolakan mereka terhadap parpol. Kondisi demikian tampak nyata pada Partai Demokrat dan PKS. Terhadap Partai Demokrat, misalnya, selain hasil survei menunjukkan posisi keterpilihan partai pemenang Pemilu 2009 ini anjlok (keterpilihan hanya 9,3 persen) pada Desember 2012, juga menunjukkan sebagai parpol yang paling tinggi resistansinya. Saat itu, 12,2 persen responden yang paling tidak menginginkan parpol ini memenangi Pemilu 2014.

Prahara parpol yang menyeret para petinggi parpol hingga ketua umum dalam tuntutan kasus-kasus korupsi menjadi alasan utama responden menolak parpol ini. Kini 16,1 responden tidak ingin parpol itu menang pemilu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X