Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Sampai Ada "Mendadak Capres" di Konvensi Demokrat!

Kompas.com - 22/08/2013, 14:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman meminta Komite Konvensi Partai Demokrat untuk tidak memunculkan peserta konvensi "dadakan". Ia menilai peserta konvensi capres Partai Demokrat sudah harus memiliki jejak rekam paling tidak di pemerintahan atau lembaga negara lain.

"Tidak boleh ada capres yang tidak memiliki pengalaman di dewan, pemerintahan. Harus ada pengalaman itu minimal. Karena kalau tidak, jadi mendadak capres," ujar Hayono di Kompleks Parlemen, Kamis (22/8/2013).

Hayono menilai boleh saja setiap kandidat mengajukan diri. Tetapi, orang-orang itu harus memenuhi kriteria sebagai capres. Komite konvensi, lanjutnya, perlu menyeleksi secara ketat kandidat yang maju.

"Tidak semua orang yang mendaftar bisa jadi capres," kata politisi yang sudah menyatakan kesiapannya maju sebagai peserta konvensi ini.

Ia menilai, dengan sedikitnya peserta konvensi, komite bisa menghemat biaya operasional yang kemungkinan akan keluar.

"Kalau peserta membengkak, repot juga nanti komite," imbuhnya.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menegaskan, partainya sudah menyiapkan dana yang dipastikan halal. Namun, jumlah dana itu tidak banyak.

"Oleh karena itu, capres sedikit kandidat atau calon peserta sedikit tetapi berkualitas daripada banyak tapi tidak berkualitas. Anggaran membengkak dan publik melihat ini lucu-lucuan," tutur Hayono.

Para kandidat

Seperti diberitakan, seleksi penjaringan calon peserta Konvensi Partai Demokrat sudah mencapai final. Komite Konvensi Partai Demokrat sudah menetapkan 18 nama yang akan diundang untuk hadir dalam sesi prakonvensi pekan depan.

Sumber Kompas.com di internal komite konvensi menuturkan nama-nama yang sudah hampir pasti masuk sebagai peserta konvensi, yakni mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua DPR Marzuki Alie, dan CEO Lion Air Rusdi Kirana. Ada pula nama seperti Wakil Ketua DPD GKR Hemas. Menurut sumber itu, Hemas merupakan salah satu nama yang perlu direkonfirmasi lagi.

"Sisanya, sudah menyatakan kesediaannya ikut," ucapnya.

Sementara itu, nama-nama yang sempat beredar sebelumnya seperti Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak masuk dalam daftar peserta konvensi. Sri Mulyani menolak ajakan komite konvensi. Sementara Soekarwo tidak masuk karena masih harus mengikuti tahapan Pilkada Jawa Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com