Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Max Sopacua: Konvensi Capres Bisa Pecah Internal Demokrat

Kompas.com - 21/08/2013, 16:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menilai perhelatan konvensi calon Presiden yang dilakukan partainya saat ini berpotensi memecah belah kesolidan internal partai. Pasalnya, Max melihat sudah banyak pengurus Partai Demokrat yang mulai bergabung menjadi tim sukses dari salah satu kandidat.

"Secara peraturan ketika anggota mendukung figur akan timbul faksi. Partai harusnya mendukung siapa hasil dari konvensi itu. Ini tidak boleh terjadi karena akan pecah di dalam," ujar Max saat dihubungi Rabu (21/8/2013).

Max mengaku sudah menyampaikan ke internal Demokrat bahwa tidak etis jika ada pengurus partai yang mendukung salah satu kandidat. Lagi pula, lanjut Max, komite konvensi belum menetapkan peserta konvensi secara resmi.

"Orang baru peserta konvensi kok udah bikin tim sukses. Ini tidak boleh dong karena tugas partai nantinya mendukung capres yang dihasilkan dari konvensi. Bukan mendukung satu kawan yang baru masuk konvensi," tukas Max.

Anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, tidak perlu ada aturan yang mengatur soal larangan pengurus bergabung menjadi tim sukses. Tetapi, ia ingin agar para pengurus Partai Demokrat sadar akan etika berpolitik.

"Sekarang ini semua keliru baik teman-teman yang membikin tim sukses," kritik Max.

Seperti diberitakan, saat ini, komite konvensi Partai Demokrat masih menggodok 26 nama kandidat peserta konvensi. Sebanyak 11 nama di antaranya adalah nama yang diajukan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pada tanggal 31 Agustus mendatang, komite akan menetapkan peserta konvensi secara resmi.

Meski belum diumumkan, sejumlah kandidat sudah sesumbar dan bahkan membentuk tim sukses. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, misalnya, merekrut Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga. Sementara Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie merekrut Wakil Sekretaris Jenderal Syofwatillah Mohzaib. Dukungan paling kuat didapat oleh Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo. Sebagai adik ipar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Pramono dikabarkan merekrut tim sukses Edhie Baskoro Yudhoyono yang juga merupakan Sekretaris Jenderal partai berwarna biru ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com