Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Nyapres" di Demokrat, Endriartono Diberhentikan Nasdem

Kompas.com - 21/08/2013, 09:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.comPartai Nasional Demokrat (Nasdem) memberhentikan Endriartono Sutarto dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem karena dia ikut konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat.

”Nasdem dan Pak Endriartono sudah tidak memiliki kesamaan visi. Partai Nasdem saat ini lebih mementingkan bagaimana memenangi pemilu legislatif, bukan menentukan capres. Namun, Pak Endriartono tampaknya lebih mementingkan urusan capres,” kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Selasa (20/8/2013), di Jakarta.

Patrice juga mengatakan, karena akan disibukkan dengan kegiatan konvensi Partai Demokrat, Endriartono dipastikan tidak dapat mengemban tugasnya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem.

”Karena itu, kami akan mencari orang yang bisa mengemban tugas yang ditinggalkan Pak Endriartono,” katanya.

Hingga saat ini, Partai Nasdem belum menentukan siapa pengganti Endriartono.

Patrice mengakui, Endriartono merupakan calon potensial untuk menjadi capres. ”Partai Nasdem sebenarnya tak menutup kemungkinan untuk mencalonkan beliau sebagai capres, tetapi tidak sekarang. Penentuan capres Partai Nasdem dilakukan setelah pemilu legislatif dengan syarat Nasdem masuk tiga besar. Namun, tampaknya beliau kurang sabar,” katanya.

Endriartono mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat resmi kepada Nasdem bahwa ia berniat untuk ikut konvensi Demokrat.

”Kalau lalu saya diganti dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan kan sesuatu yang wajar. Karena tentunya saya tidak aktif lagi di Partai Nasdem,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com