Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Radio "KanalKPK" Dipersiapkan untuk Sambut Pemilu 2014

Kompas.com - 17/08/2013, 17:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Radio streaming "KanalKPK" yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu (17/8/2013), diharapkan bermanfaat dalam menyambut perhelatan politik terbesar, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Radio "KanalKPK" dapat menjadi media penyampaian pesan mengenai pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dan jauh dari unsur korupsi.

"Ini sangat relevan atau bermanfaat untuk menyongsong Pilpres. KPK bersama-sama yang lainnya, akan membangun pemilu berintegritas," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja saat meresmikan Radio "KanalKPK", di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Ke depannya, menurut Adnan, program "KanalKPK" akan dikemas semenarik mungkin dengan menyelipkan materi kampanye antikorupsi. Misalnya, mengampanyekan agar tidak terjadi praktik politik uang (money politic) yang kerap mewarnai pemilu.

"Radio KPK tidak hanya mengampanyekan program KPK tapi juga bagaimana nanti dalam pilpres, tidak ada money politic," tambah Juru Bicara KPK Johan Budi.

Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto, mengungkapkan, dengan Radio "KanalKPK" ini, virus-virus antikorupsi dapat menyebar secara lebih luas. Bersama radio ini, KPK akan menjadi bagian penting dalam mengawasi Pemilu 2014 mendatang.

"Tidak mungkin pemilu mendatang jika tidak ada sistem radio, sistem informasi yang bisa berkomunikasi secara masif (luas). Inilah bukti kontribusi KPK kepada bangsa," ujar Bambang.

Radio "KanalKPK" mulai mengudara sejak hari ini, tepatnya pukul 09.55 WIB, bersamaan dengan waktu detik-detik Proklamasi dibacakan pada 68 tahun silam. Radio berbasis website tersebut dapat diakses melalui laman www.kpk.go.id/streaming.

Selanjutnya, "KanalKPK" akan menyajikan siaran langsung streaming selama empat jam, mulai pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB. Program radio ini akan menginformasikan kinerja KPK serta produk-produk KPK, kampanye antikorupsi, hingga laporan seputar kasus-kasus korupsi.

Radio "KanalKPK" juga terbuka sebagai penyedia konten siaran untuk radio komunitas, satelit/jaringan, dan radio swasta lainnya. Selain itu, radio ini menerima konten dari radio komunitas dan jaringan antikorupsi untuk memperkaya konten siarannya.

Menurut Bambang, KPK telah bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia serta radio-radio di daerah untuk memperluas lingkup siaran. Nantinya, ada program "KanalKPK" yang akan disiarkan di radio-radio tersebut.

Ke depannya, "KanalKPK" akan dilengkapi dengan video dan gambar. Keberadaan Radio "KanalKPK" ini pun diharapkan dapat menjawab harapan publik agar KPK bisa hadir di semua wilayah Indonesia.

"Setiap bulan kami menerima undangan daerah untuk datang ke sana. Mereka ingin bertemu dengan kita, dialog dengan KPK, berbagi informasi soal membangun Indonesia bebas korupsi, tapi karena kesibukan kami, melalu radio inilah salah satu cara efektif untuk menyapa mereka," ujar Adnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com