DKPP Loloskan Bacaleg yang Digugurkan KPU dan Bawaslu

Kompas.com - 14/08/2013, 14:10 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyambangi Gedung KPK, Jumat (7/6/2013). Jimly mengaku datang untuk berkoordinasi soal integritas pemilihan umum (pemilu) dengan pimpinan KPK. KOMPAS.com/Icha RastikaKetua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyambangi Gedung KPK, Jumat (7/6/2013). Jimly mengaku datang untuk berkoordinasi soal integritas pemilihan umum (pemilu) dengan pimpinan KPK.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menganulir keputusan penyelenggara pemilu. DKPP menyatakan, Selviana Sofyan Hosen, bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Partai Amanat Nasional (PAN), memenuhi syarat. Padahal, yang bersangkutan sempat digugurkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diperkuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Lewat putusannya yang dibacakan Rabu (14/8/2013), DKPP memerintahkan KPU mengembalikan hak Selviana. Padahal, pada penetapan daftar calon sementara (DCS) DPR, KPU menyatakan Selviana Sofyan Hosen tidak memenuhi syarat pencalonan. Keputusan itu kemudian diperkuat oleh Bawaslu melalui Keputusan Bawaslu dengan Nomor: 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013.

"Memulihkan hak pengadu sebagaimana mestinya," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan sidang pelanggaran kode etik Bawaslu, Rabu, di DKPP.

Dengan putusan Nomor 135/I-P/L-DKPP/2013, majelis DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam putusannya, Jimly mengatakan, pihaknya menjamin ketika memulihkan hak Selviana dan memasukkan yang bersangkutan ke dalam DCS DPR, KPU tidak dikategorikan melanggar kode etik.

"Apabila hal itu dilakukan, DKPP dapat membenarkan dan menjamin bahwa pemulihan hak dimaksud bukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu," pungkas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Setelah pembacaan putusan, ia mengatakan, pihaknya tidak mengubah putusan Bawaslu. Disampaikannya, putusan itu hanya meminta KPU mau mengubah keputusannya sendiri.

"Putusannya (Bawaslu) bersifat final, kita (DKPP, red) tidak bisa mengubah putusan Bawaslu. Tetapi, putusan DKPP ini menegaskan, sekiranya KPU mau mengubah keputusan sendiri dengan mempertimbangkan apa yang sudah dibacakan dalam putusan ini," jelasnya.

Selviana Sofyan Hosen adalah bacaleg PAN pada daerah pemilihan Sumatera Barat I. KPU menyatakan, Selviana tidak ditetapkan dalam DCS karena tidak memenuhi syarat administrasi telah lulus SMA. Selviana kemudian mengajukan sengketa di Bawaslu.

Di tengah proses sengketa, PAN menunjukkan bukti Selviana lulus SMA. Namun, Bawaslu menyatakan Selviana tidak memenuhi syarat dan meminta KPU untuk tidak mengikutsertakannya dalam DCS. Karena keputusannya itu, empat anggota Bawaslu dinyatakan melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi peringatan.

Mereka adalah Ketua Bawaslu Muhammad dan anggotanya Nelson Simanjuntak, Endang Wihdatyningtyas, dan Nasrullah. Sementara anggota Bawaslu lainnya, Daniel Zuchron, tidak terbukti melanggar kode etik.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X