Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut Konvensi Demokrat, Tokoh Parpol Lain Cukup Nonaktif

Kompas.com - 12/08/2013, 23:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
— Peserta Komite Konvensi Partai Demokrat yang berasal dari partai politik lain tidak diwajibkan menjadi kader Demokrat. Jika bersedia ikut konvensi, ia hanya diminta nonaktif dari partai lama.

Hal itu dikatakan Ketua Komite Konvensi Maftuh Basyuni seusai pertemuan antara jajaran Komite Konvensi dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Senin (12/8/2013) malam.

Maftuh mengatakan, pihaknya sempat menyinggung masalah tersebut kepada SBY. Pasalnya, informasi yang beredar di publik bahwa semua peserta konvensi mesti menjadi kader Demokrat. Menurut penjelasan SBY, cukup nonaktif dari parpol lama selama mengikuti konvensi.

"Bukan berarti harus jadi kader Partai Demokrat. Jadi boleh dari partai mana pun ikut sepanjang itu memenuhi persyaratan. Hanya, yang kita inginkan harus nonaktif dari partai itu, jadi tidak dua kaki. Anda kan enggak mau dimadu? Partai juga gitu, enggak mau dimadu," kata Maftuh.

Maftuh menambahkan, yang diwajibkan untuk menjadi kader Demokrat hanya ketika terpilih menjadi capres. Menurutnya, syarat itu wajar lantaran akan diusung oleh Demokrat sebagai bakal capres.

Ketika ditanya bagaimana jika ada menteri yang masuk sebagai peserta konvensi, Maftuh mengaku belum membahasnya. Nantinya, pihaknya akan menyusun syarat menjadi peserta konvensi. Mereka yang dianggap memenuhi syarat akan diundang oleh Komite Konvensi.

Seperti diberitakan, sudah ada 11 tokoh yang mengaku bersedia ikut konvensi setelah diundang secara informal oleh elite Demokrat. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Endriartono Sutarto adalah salah satu tokoh yang diundang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com