Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jangan Pilih Calon Kapolri Instan!

Kompas.com - 02/08/2013, 13:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III asal Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak mengusulkan calon Kapolri instan. Ia mengatakan, Presiden jangan sampai menunjuk calon Kapolri di luar dari nama-nama yang diusulkan. 

"Saya berharap tidak boleh lagi terjadi pengusulan calon Kapolri oleh Istana di luar yang diusulkan secara official oleh institusi Polri," ujar Bambang.

Menurutnya, hal ini sangat terkait dengan jenjang karier dan proses kepemimpinan di Polri. Presiden sebagai kepala negara seharusnya paham bagaimana menjaga integritas dan kewibawaan sebuah lembaga.

"Presiden harus menghindari suatu keputusan yang memiliki potensi menimbulkan friksi atau resistensi di internal polri. Yang ujung-ujungnya berpengaruh terhadap kinerja lembaga tersebut," kata Bambang.

Saat ditanya lebih lanjut soal percepatan pengangkatan Badrodin Haiti sebagai jenderal bintang tiga dan calon kuat Kapolri, Bambang menilai, awalnya ia justru memprediksi Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno yang menjadi calon kuat Kapolri.

"Karena santer terdengar Putut memang diproyeksikan untuk menggantikan Timur. Jadi, kalau kemudian Badrodin Haiti naik bintang tiga ke Kabaharkam bisa jadi persaingan menuju Trunojoyo makin ketat. Karena Sutarman (Kabareskrim) juga punya peluang besar," ujar Bambang.

Bambang berpendapat, Sutarman paling berpeluang menjadi Kapolri. Menurutnya, Kabareskrim adalah salah satu anak tangga terakhir menuju Trunojoyo 1.

Seperti diberitakan, Inspektur Jenderal Badrodin Haiti akan menggantikan posisi Komisaris Jenderal Oegroseno sebagai Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri. Dengan jabatan barunya, Badrodin akan naik pangkat menjadi Komjen. Kenaikan pangkatnya kemudian dikaitkan dengan bursa pencalonan Kapolri yang akan bergulir dalam waktu dekat.

Jika melihat perjalanan Timur Pradopo, ia juga menjabat Kabaharkam, setelah dimutasi dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya. Jabatan Kabaharkam hanya diembannya dalam hitungan jam, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Kapolri dan naik pangkat menjadi Jenderal.

9 calon pengganti Timur

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah merampungkan rekam jejak para calon Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo. Nama-nama tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli 2013. Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan mengatakan, ada sembilan calon Kapolri yang telah bertatap muka dengan Kompolnas.

Sembilan nama yang beredar sebagai calon Kapolri untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar. Adapun untuk jenderal bintang dua yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno.

Jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi Kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com