Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Anak Harto"

Kompas.com - 27/07/2013, 17:32 WIB

Isi pernyataan keprihatinan ditujukan pada kebiasaan Pak Harto yang tiap sebentar mengidentifikasikan dirinya dengan Pancasila. Jadi, menyerang Pak Harto berarti menyerang Pancasila dan itu subversif.

Begitu marahnya Pak Harto sampai anak Bang Ali dilarang meminjam uang ke bank. Mereka tak bisa datang ke pesta pernikahan jika Pak Harto hadir dalam kenduri tersebut.

Meski Pak Harto banyak kesalahannya, janganlah kita melupakan jasa dia. Lebih penting lagi, jangan kita lupa pada orang-orang di sekitar Pak Harto yang ikut menjerumuskan dia sekaligus memetik keuntungan.

”Anak-anak Harto” (anak-anak hasil didikan Pak Harto) sampai sekarang masih berkeliaran. Dalam bahasa Inggris mereka disebut men for all seasons atau, dalam bahasa Indonesia, petualang musiman.

Dalam bahasa politik mereka disebut ”cognoscenti” atau kelompok ”maha tahu” yang mondar-mandir di pusat-pusat kekuasaan Ibu Kota. Sampai kini mereka masih ada di sekeliling kita menyembunyikan identitas sebagai pengurus partai politik, anggota DPR, pakar dan ilmuwan, bankir dan wartawan, sampai pejabat.

Kelompok ”cognoscenti” cuma mengenal istilah kekuasaan, kekayaan, dan orang-orang peliharaan. Mereka jadi pusat perhatian, sangat menguasai ilmu ”pengibulan”, cepat menyabet kesempatan, dan secepat kilat kabur ke luar negeri menghindari penangkapan.

Mereka cepat berganti rupa, pindah-pindah afiliasi politik, ahli menjadi tukang tadah, dan lihai menyelesaikan aneka masalah. Di masa Orde Baru sebagian jadi menteri, di masa Orde Reformasi jadi anggota DPR, bisa juga jadi pemuka etnis, dan sampai kini dicurigai terlibat korupsi.

Dalam tiga kali pemilu, 1999, 2004, dan 2009, mereka mendanai sekaligus mengotaki partai-partai yang berganti-ganti nama dan ideologi. Dalam rangka menyelamatkan diri, mereka tampil sebagai pengurus olahraga, pembina ini-itu, sampai budayawan.

Mereka tahu persis berapa banyak anggaran pembangunan yang bisa ditilep, berapa harga mark-up proyek, dan berapa pula tarif sogok aparat. Mereka bisa menyelenggarakan korupsi secara solo atau bersama-sama.

Sebagian dari mereka sudah lama menyingkir bahkan ketika Pak Harto tak lagi berkuasa. Sebagian lagi sampai kini masih berkiprah dan kadang Anda bisa lihat mereka di media massa.

Selama sekitar 30 tahun, mereka menjalani peran sebagai anak Harto. Tatkala zaman berubah, mereka cepat-cepat ganti loyalitas kepada Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, dan SBY.

Sebagian besar dari capres yang sering disebut-sebut media massa juga anak-anak Harto. Ironisnya, popularitas dan elektabilitas mereka kini berada di bawah yang bukan anak Harto.

Mungkinkah ini pertanda era anak Harto segera berakhir? Saya tak tahu jawabannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com