Hakim Tipikor Akan Lihat Simulator di Korlantas Polri

Kompas.com - 23/07/2013, 22:40 WIB
Petugas ruang Simulator Ujian Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atau kendaraan roda dua di Satlantas Mapolrestabes Kota Bandung, Jawa Barat, mendampingi peserta ujian yang menggunakan alat ini, Kamis (8/2/2012). Dari enam alat simulator yang ada hanya dua alat yang berfungsi. Selama ini tidak ada teknisi khusus untuk memperbaiki alat tersebut sehingga petugas setempat yang berusaha memperbaikinya sendiri. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOPetugas ruang Simulator Ujian Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atau kendaraan roda dua di Satlantas Mapolrestabes Kota Bandung, Jawa Barat, mendampingi peserta ujian yang menggunakan alat ini, Kamis (8/2/2012). Dari enam alat simulator yang ada hanya dua alat yang berfungsi. Selama ini tidak ada teknisi khusus untuk memperbaiki alat tersebut sehingga petugas setempat yang berusaha memperbaikinya sendiri.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim sidang kasus dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM) dengan terdakwa Inspektur Jenderal Djoko Susilo ingin melihat langsung alat driving simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri. Majelis hakim ingin memastikan spesifikasi dan fungsi alat tersebut.

"Majelis akan atur waktu lihat simulator," ujar Ketua Majelis Hakim Suhartoyo dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi simulator SIM di Pengadilan Tipikor, Selasa (23/7/2013).

Sebelumnya, salah satu saksi Kepala Subdit Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri AKBP Pringadi Supardjan mengatakan bahwa beberapa alat driving simulator belum lengkap sehingga tidak dapat beroperasi dengan baik.

Saksi ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Edi Leksono, bahkan mengatakan bahwa alat tersebut belum memenuhi kualitas standar. Salah satunya kelemahannya, alat itu tidak menimbulkan efek gerak seperti layaknya orang yang sedang berkendara.

Edi mengatakan, hal itu dikarenakan komponen hidrolik tidak berfungsi dengan baik. Sementara itu, saksi ahli Toto Hardianto mengungkapkan bahwa harga alat simulator itu seharusnya lebih murah. Menurut dia, seharusnya harga pokok produksi (HPP) untuk satu unit alat simulator R2 sebesar Rp 46,3 juta, sedangkan untuk R4 Rp 65,4 juta.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan tim jaksa penuntut umum KPK menyebutkan Djoko memerintahkan penggelembungan harga atau mark up proyek simulator ujian SIM roda dua (R2) dan roda empat (R4). Perbuatan Djoko ini, menurut jaksa, bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menurut surat dakwaan, Djoko bersepakat dengan Budi Susanto menentukan HPS simulator SIM R2 dan R4. Harga simulator SIM R2 disepakati menjadi Rp 80 juta per unit, sedangkan harga simulator SIM R4 Rp 260 juta per unit. Kemudian untuk menghindari kecurigaan pihak luar, HPS dibuat lebih "keriting" dengan menurunkan nilainya sedikit. Harga simulator R2 menjadi Rp 79,93 juta, sedangkan harga R4 menjadi Rp 258,9 juta.

Dalam kasus ini KPK juga menetapkan Direktur PT CMMA Budi Susanto, Direktur PT Inovasi Sukotjo S Bambang, dan Didik sebagai tersangka. Sementara AKBP Teddy Rusmawan dan Kompol Legimo berstatus sebagai saksi. Proyek pengadaan simulator SIM ini pun dianggap merugikan keuangan negara sekitar Rp 144 miliar atau setidak-tidaknya sekitar Rp 121 miliar menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut dakwaan, pengadaan proyek simulator SIM yang digelembungkan harganya ini menguntungkan Djoko sebesar Rp 32 miliar, Didik Rp 50 juta, Budi sekitar Rp 93,3 miliar, dan Sukotjo sekitar Rp 3,9 miliar. Uang hasil korupsi proyek ini juga disebut mengalir ke kas Prima Koperasi Kepolisian (Primkopol) Polri sekitar Rp 15 miliar.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X