Jenguk Rusli Zainal, Idrus Marham Jelaskan soal Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjenguk Gubernur Riau Rusli Zainal yang ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (15/7/2013). Rusli adalah tersangka kasus dugaan suap Pekan Olahraga Nasional (PON) dan korupsi kehutanan.

“Saya mau besuk Pak Rusli, saya pribadi, dan Sekjen Golkar,” kata Idrus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Selebihnya, Idrus menjawab pertanyaan soal disebutnya nama Ketua Fraksi Partai Golkar yang juga Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan suap PON Riau. Menjawab masalah ini, Idrus menyerahkan pengusutan kasus PON Riau ini kepada KPK.

“Itu urusan KPK, bukan urusan saya. Biar semua proses ini kita percayakan kepada KPK sebagai lembaga. Apalagi ini bulan Ramadhan, kita harus saling menghargai,” ujarnya.

Menurut Idrus, Partai Golkar berprinsip untuk tidak mengintervensi masalah hukum yang menjadi kewenangan penegak hukum, termasuk KPK.

“Negara ini harus dikelola secara bersama-sama sebagai konsekuensi dari masyarakat bangsa yang majemuk. Jadi tidak boleh ada di antara kita satu golongan yang merasa diri berkuasa, tetapi semua kita serahkan kembali pada posisi masing-masing. Itulah prinsip Partai Golkar,” katanya.

Adapun Setya dan anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar, Kahar Muzakir, pernah diperiksa KPK sebagai saksi PON Riau dengan tersangka mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau, Lukman Abbas.

Dugaan keterlibatan Setya dan Kahar dalam kasus PON Riau ini terungkap melalui kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu. Saat itu, Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir. Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar.

Lebih jauh, Lukman mengungkapkan, awal Februari 2012, dia menemani Gubernur Riau Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar.

Untuk memuluskan langkah itu, harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS. Setelah pertemuan tersebut, Lukman mengaku diminta menyerahkan uang kepada Kahar. Lukman kemudian menemuinya di lantai 12 Gedung Parlemen, dan menyerahkan 850.000 dollar AS kepada ajudan Kahar. Beberapa waktu yang lalu, Setya membenarkan adanya pertemuan di ruangannya di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR.

Namun, menurut Setya, pertemuan itu bukan membicarakan masalah PON, tetapi acara di DPP Partai Golkar. Ia juga membantah dirinya pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau.

Setya juga membantah pernah menyuruh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau) untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun. Bantahan yang sama juga pernah disampaikan Kahar. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, dia melalui pengacara Partai Golkar, Rudi Alfonso, membantah telah membantu mengupayakan penambahan anggaran PON Riau.