Kompas.com - 15/07/2013, 15:47 WIB
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham saat mendatangi Gedung KPK untuk menjenguk politisi Golkar Rusli Zainal, Senin (15/7/2013). KOMPAS.com/ICHA RASTIKASekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham saat mendatangi Gedung KPK untuk menjenguk politisi Golkar Rusli Zainal, Senin (15/7/2013).
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjenguk Gubernur Riau Rusli Zainal yang ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (15/7/2013). Rusli adalah tersangka kasus dugaan suap Pekan Olahraga Nasional (PON) dan korupsi kehutanan.

“Saya mau besuk Pak Rusli, saya pribadi, dan Sekjen Golkar,” kata Idrus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Selebihnya, Idrus menjawab pertanyaan soal disebutnya nama Ketua Fraksi Partai Golkar yang juga Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan suap PON Riau. Menjawab masalah ini, Idrus menyerahkan pengusutan kasus PON Riau ini kepada KPK.

“Itu urusan KPK, bukan urusan saya. Biar semua proses ini kita percayakan kepada KPK sebagai lembaga. Apalagi ini bulan Ramadhan, kita harus saling menghargai,” ujarnya.

Menurut Idrus, Partai Golkar berprinsip untuk tidak mengintervensi masalah hukum yang menjadi kewenangan penegak hukum, termasuk KPK.

“Negara ini harus dikelola secara bersama-sama sebagai konsekuensi dari masyarakat bangsa yang majemuk. Jadi tidak boleh ada di antara kita satu golongan yang merasa diri berkuasa, tetapi semua kita serahkan kembali pada posisi masing-masing. Itulah prinsip Partai Golkar,” katanya.

Adapun Setya dan anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar, Kahar Muzakir, pernah diperiksa KPK sebagai saksi PON Riau dengan tersangka mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau, Lukman Abbas.

Dugaan keterlibatan Setya dan Kahar dalam kasus PON Riau ini terungkap melalui kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu. Saat itu, Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir. Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar.

Lebih jauh, Lukman mengungkapkan, awal Februari 2012, dia menemani Gubernur Riau Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar.

Untuk memuluskan langkah itu, harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS. Setelah pertemuan tersebut, Lukman mengaku diminta menyerahkan uang kepada Kahar. Lukman kemudian menemuinya di lantai 12 Gedung Parlemen, dan menyerahkan 850.000 dollar AS kepada ajudan Kahar. Beberapa waktu yang lalu, Setya membenarkan adanya pertemuan di ruangannya di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR.

Namun, menurut Setya, pertemuan itu bukan membicarakan masalah PON, tetapi acara di DPP Partai Golkar. Ia juga membantah dirinya pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau.

Setya juga membantah pernah menyuruh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau) untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun. Bantahan yang sama juga pernah disampaikan Kahar. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, dia melalui pengacara Partai Golkar, Rudi Alfonso, membantah telah membantu mengupayakan penambahan anggaran PON Riau.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Nasional
KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

Nasional
RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

Nasional
Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Nasional
Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Nasional
KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

Nasional
 Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Nasional
Begini Penampakan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Begini Penampakan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
KSAD Tegaskan Kabar Haikal Hassan Bakal Gelar Pengajian di Yonif Para Raider 502 Hoaks

KSAD Tegaskan Kabar Haikal Hassan Bakal Gelar Pengajian di Yonif Para Raider 502 Hoaks

Nasional
Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

Nasional
Polri Diminta Usut Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Diminta Usut Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Menkes: Kita Tidak Mau BPJS Kesehatan Defisit, Harus Positif

Menkes: Kita Tidak Mau BPJS Kesehatan Defisit, Harus Positif

Nasional
DJSN Targetkan Implementasi Kelas Standar JKN di Seluruh RS pada 2024

DJSN Targetkan Implementasi Kelas Standar JKN di Seluruh RS pada 2024

Nasional
KPK Akui Temukan 2 Kerangkeng Manusia Saat Akan Tangkap Bupati Langkat

KPK Akui Temukan 2 Kerangkeng Manusia Saat Akan Tangkap Bupati Langkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.