Kompas.com - 09/07/2013, 09:04 WIB
Pimpinan Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay, Husni Kamil Manik, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kiri ke kanan) menyampaikan peraturan Pemilihan Umum kepada 10 partai politik yang lolos verifikasi di KPU pusat di Jakarta, Jumat (11/1/2013). KPU sudah memperbolehkan peserta pemilu berkampanye, kecuali atribut kampanye karena menunggu pengundian nomor urut partai pekan depan.
KOMPAS/LUCKY PRANSISKAPimpinan Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay, Husni Kamil Manik, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kiri ke kanan) menyampaikan peraturan Pemilihan Umum kepada 10 partai politik yang lolos verifikasi di KPU pusat di Jakarta, Jumat (11/1/2013). KPU sudah memperbolehkan peserta pemilu berkampanye, kecuali atribut kampanye karena menunggu pengundian nomor urut partai pekan depan.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum belum juga membahas perbaikan Peraturan KPU tentang kampanye. Hal ini terkait topik ancaman sanksi bagi media massa yang melanggar ketentuan kampanye, terutama soal iklan kampanye.

KPU sebelumnya sudah menetapkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, untuk mengatur masalah kampanye, termasuk soal pemuatan dan penyiaran iklan kampanye.  “Memang harus ada perubahan terutama dalam aspek pengaturan pembredelan media itu. Ada sejumlah hal lain yang kami siapkan untuk diubah,” kata anggota komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ditemui di kantor Badan Pengawas Pemilu, Senin (8/7/2013).

Setelah mendapat kecaman, KPU memastikan bakal menghapus ketentuan rinci soal sanksi pada media massa, yang dalam peraturan itu bahkan sampai pada pembredelan media.

Klausul bermasalah itu

Ketentuan terkait sanksi untuk pers ini masuk pada bagian tiga Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang iklan kampanye. Bagian ini mengatur tentang peliputan termasuk penayangan iklan kampanye peserta pemilu, mulai dari pasal 40 sampai dengan 46. Permasalahan ada pada pasal 46, yang merinci ancaman sanksi untuk pelanggaran yang diatur pada pasal 45 ayat 2.

Pasal 45 ayat 2 peraturan ini menyatakan 'Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyiaran'.

Pasal 46 ayat 1 merinci sanksi dari teguran tertulis sampai pencabutan izin media, dalam aturan huruf a sampai f. Meskipun, ayat 2 pasal 46 mengembalikan aturan teknis pemberian sanksi pada dewan pers dan KPI.

Perubahan lain

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain pasal pembredelan, hal lain yang akan diatur di dalam peraturan tersebut mengenai alat peraga kampanye seperti bendera dan spanduk partai. Selain itu, KPU juga akan mengatur kembali persoalan penempatan alat peraga kampanye.

Menurut Hadar, caleg dilarang menempelkan alat peraga kampanye di sejumlah ruang publik seperti jembatan dan pohon. “Kami akan upayakan biar lebih tertib," janji dia.

Hadar menambahkan, penertiban alat peraga ini akan menggandeng pemerintah daerah. “Nanti tidak hanya KPU, tapi pemerintah daerah juga akan mengatur (soal alat peraga kampanye di daerahnya). kalau nanti ada aturannya, pasti ada tindakannya,” ujar dia.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

    Nasional
    Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

    Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

    Nasional
    KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

    KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

    Nasional
    KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

    KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

    Nasional
    Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

    Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

    Nasional
    Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

    Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

    Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

    Nasional
    Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

    Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

    Nasional
    Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

    Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

    Nasional
    Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

    Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

    Nasional
    Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

    Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

    Nasional
    Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

    Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

    Nasional
    Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

    Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

    Nasional
    Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

    Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

    Nasional
    Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

    Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.