Kompas.com - 09/07/2013, 09:04 WIB
Pimpinan Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay, Husni Kamil Manik, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kiri ke kanan) menyampaikan peraturan Pemilihan Umum kepada 10 partai politik yang lolos verifikasi di KPU pusat di Jakarta, Jumat (11/1/2013). KPU sudah memperbolehkan peserta pemilu berkampanye, kecuali atribut kampanye karena menunggu pengundian nomor urut partai pekan depan.
KOMPAS/LUCKY PRANSISKAPimpinan Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay, Husni Kamil Manik, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kiri ke kanan) menyampaikan peraturan Pemilihan Umum kepada 10 partai politik yang lolos verifikasi di KPU pusat di Jakarta, Jumat (11/1/2013). KPU sudah memperbolehkan peserta pemilu berkampanye, kecuali atribut kampanye karena menunggu pengundian nomor urut partai pekan depan.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum belum juga membahas perbaikan Peraturan KPU tentang kampanye. Hal ini terkait topik ancaman sanksi bagi media massa yang melanggar ketentuan kampanye, terutama soal iklan kampanye.

KPU sebelumnya sudah menetapkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, untuk mengatur masalah kampanye, termasuk soal pemuatan dan penyiaran iklan kampanye.  “Memang harus ada perubahan terutama dalam aspek pengaturan pembredelan media itu. Ada sejumlah hal lain yang kami siapkan untuk diubah,” kata anggota komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ditemui di kantor Badan Pengawas Pemilu, Senin (8/7/2013).

Setelah mendapat kecaman, KPU memastikan bakal menghapus ketentuan rinci soal sanksi pada media massa, yang dalam peraturan itu bahkan sampai pada pembredelan media.

Klausul bermasalah itu

Ketentuan terkait sanksi untuk pers ini masuk pada bagian tiga Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang iklan kampanye. Bagian ini mengatur tentang peliputan termasuk penayangan iklan kampanye peserta pemilu, mulai dari pasal 40 sampai dengan 46. Permasalahan ada pada pasal 46, yang merinci ancaman sanksi untuk pelanggaran yang diatur pada pasal 45 ayat 2.

Pasal 45 ayat 2 peraturan ini menyatakan 'Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyiaran'.

Pasal 46 ayat 1 merinci sanksi dari teguran tertulis sampai pencabutan izin media, dalam aturan huruf a sampai f. Meskipun, ayat 2 pasal 46 mengembalikan aturan teknis pemberian sanksi pada dewan pers dan KPI.

Perubahan lain

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain pasal pembredelan, hal lain yang akan diatur di dalam peraturan tersebut mengenai alat peraga kampanye seperti bendera dan spanduk partai. Selain itu, KPU juga akan mengatur kembali persoalan penempatan alat peraga kampanye.

Menurut Hadar, caleg dilarang menempelkan alat peraga kampanye di sejumlah ruang publik seperti jembatan dan pohon. “Kami akan upayakan biar lebih tertib," janji dia.

Hadar menambahkan, penertiban alat peraga ini akan menggandeng pemerintah daerah. “Nanti tidak hanya KPU, tapi pemerintah daerah juga akan mengatur (soal alat peraga kampanye di daerahnya). kalau nanti ada aturannya, pasti ada tindakannya,” ujar dia.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

    Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

    Nasional
    Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

    Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

    Nasional
    Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

    Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

    Nasional
    Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

    Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

    Nasional
    UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

    UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

    Nasional
    UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

    UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

    Nasional
    Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

    Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

    Nasional
    UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

    UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

    Nasional
    UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

    UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

    Nasional
    UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

    UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

    Nasional
    BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

    BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

    Nasional
    Ular Sanca 2 Meter Ditemukan di Ventilasi Kamar Mandi Rumah Warga di Pamulang

    Ular Sanca 2 Meter Ditemukan di Ventilasi Kamar Mandi Rumah Warga di Pamulang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X