Kompas.com - 08/07/2013, 11:14 WIB
Ilustrasi: Petugas dari Kemenag Perwakilan DI Yogyakarta melakukan pemantauan hilal di Pos Observasi Bulan (POB) Syekh Bela Belu, Parangkusumo, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (19/7/2012). Dalam pemantauan tersebut hilal awal bulan Ramadan tidak terlihat karena terhalang awan.  TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI GHOZALI Ilustrasi: Petugas dari Kemenag Perwakilan DI Yogyakarta melakukan pemantauan hilal di Pos Observasi Bulan (POB) Syekh Bela Belu, Parangkusumo, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (19/7/2012). Dalam pemantauan tersebut hilal awal bulan Ramadan tidak terlihat karena terhalang awan.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadhan 1434 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (8/7/2013) petang. Melalui sidang isbat, Kementerian Agama atau Kemenag akan menetapkan awal puasa Ramadhan.

Seperti dikutip situs Sekretariat Kabinet, sidang isbat akan diikuti oleh para ahli astronomi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Mereka akan mempresentasikan posisi bulan dari seluruh Indonesia.

Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemenag Zubaidi mengatakan, melalui Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kemenag telah mempersiapkan tim hisab dan rukyat di seluruh Indonesia. Tim pengamatan hilal disebar di berbagai titik di 33 provinsi.

Dalam pemantauan hilal, Kemenag menurut Zubaidi juga akan melibatkan tim hisab dan rukyat dari masyarakat dan ormas Islam, Nahdlatul Ulama, dan beberapa pesantren.

Hasil sidang isbat yang diharapkan selesai 19.45 WIB, tambah dia, akan langsung disosialisasikan ke masyarakat malam nanti. Pihaknya akan mengirimkan surat edaran ke semua kantor wilayah Kemenag.

Ketua MUI Pusat Umar Shihab mengatakan, MUI masih menunggu penetapan pemerintah terkait awal Ramadhan 2013. Jika terjadi perbedaan penetapan awal Ramadhan, MUI berharap hal itu tidak dibesar-besarkan lantaran umat Islam Indonesia sudah terbiasa mengalami perbedaan pelaksanaan awal Ramadhan.

Sebelumnya, dengan metode hisab, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan pada Selasa (9/7/2013) besok. Muhammadiyah tidak akan hadir dalam sidang isbat karena sudah menentukan awal Ramadhan. Adapun PBNU belum menentukan awal Ramadhan dan akan menggunakan metode rukyat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

    Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

    Nasional
    Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

    Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

    Nasional
    Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

    Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

    Nasional
    Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

    Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

    Nasional
    Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

    Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

    Nasional
    Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

    Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

    Nasional
    Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

    Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

    Nasional
    KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

    KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

    Nasional
    Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

    Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

    Nasional
    Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

    Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

    Nasional
    Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

    Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

    Nasional
    Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

    Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

    Nasional
    UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

    UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

    Nasional
    Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

    Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

    Nasional
    Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

    Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X