Kompas.com - 03/07/2013, 13:40 WIB
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo dalam rapat konsultasi dengan Timwas Century, Rabu (3/7/2013). Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo dalam rapat konsultasi dengan Timwas Century, Rabu (3/7/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Pengawas Bank Century mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan membuka surat permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk audit kerugian negara dalalam perkara skandal dana talangan (bail out) Century. Namun, pimpinan BPK yang hadir dalam rapat konsultasi dengan Timwas Century, Rabu (3/7/2013), bersikeras tak mau membuka data itu.

"KPK berdasarkan apa sehingga meminta BPK menelusuri kerugian negara? Atas dasar kekuatan melawan hukum apa yang diindikasikan kerugian negara? Kami ingin tahu alasan yang disertakan di dalam surat tersebut," ujar politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, juga mempertanyakan alasan KPK meminta BPK mengusut kerugian negara. "Yang dituduh itu apa? Kalau ke kami, KPK hanya menyebutkan tersangka BM (Budi Mulya) dan SCF (Siti Fadjriyah) secara bersama-sama melakukan penyertaan modal sementara (PMS)," kata Fahri.

Fahri menuding kasus Century ini sengaja diburamkan sehingga tidak bisa diselesaikan. Sebab, Fahri mengaku bingung persoalan perhitungan kerugian negara yang saat ini ditunggu-tunggu KPK untuk melangkah lebih jauh dalam penyelidikan skandal Century.

"Kalau saudara BM ini karena dia terima Rp1miliar dari Robert Tantular yang sebabkan dia jatuh pidana di awal ,sedangkan si SCF itu mengarah kepada lemahnya pengawasan bank. Ini jauh dari FPJP dan PMS. Kalau ternyata dua tersangka ini terkait FPJP dan PMS, yg mau dihitung seperti apa?" imbuh Fahri.

Sementara politisi Golkar, Bambang Soesatyo, menilai pendalaman atas tersangka Budi Mulya ini tidak signifikan. Sebab, kata Bambang, pada audit investigasi BPK tahap I sudah disebutkan banyak aliran dana yang mengalir ke sejumlah pihak, termasuk ke surat kabar Jurnal Nasional.

"BPK harusnya pertanyakan ke KPK kenapa hanya minta Budi Mulya dan Siti? Kan banyak temuan lainnya. Kalau kayak begini, sudahlah kita tunggu saja setelah tahun 2014 karena tidak akan selesai. KPK saat ini harus berhadapan dengan penguasa kini," tukas Bambang pesimistis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Politisi PDI-P, Hendrawan Supraktikno, bahkan tak sabar dan meminta pimpinan rapat untuk menyerahkan seluruh rapat konsultasi Timwas Century dengan KPK. Dengan demikian, BPK dan seluruh penegak hukum bisa bekerja cepat menyelesaikan Century.

Menanggapi segala desakan ini, Ketua BPK Hadi Poernomo tetap tak mau membuka surat tersebut. Menurut Hadi, hal itu adalah kewenangan pihak penyidik.

"Memang sudah ada permintaan perhitungan kerugian negara dalam pemberian FPJP dan pentapan tersangka atas bank century berdampak sistemik. Tetapi kami tidak bisa sampaikan karena sudah menyalahi undang-undang. DPR bisa langsung bertanya ke KPK," ucap Hadi.

Lebih lanjut, Hadi memaparkan hingga kini BPK juga masih menunggu kedatangan tim penyidik KPK untuk menjelaskan konstruksi hukum yang menjadi dasar permintaan audit kerugian negara dalam skandal Century. "Kalau sudah disetujui, kami akan minta dokumen. Setelah mendapat dokumen, baru kami hitung," imbuhnya.

Awal mula kasus Century

Kasus Bank Century bermula dari pengajuan permohonan fasilitas repo (repurchase agreement) aset oleh Bank Century kepada BI sebesar Rp 1 triliun. Pengajuan repo aset itu dilakukan untuk meningkatkan likuiditas Bank Century. Repo adalah transaksi penjualan instrumen efek antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian pembelian kembali di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati.

Surat permohonan repo aset itu kemudian ditindaklanjuti BI untuk diproses lebih lanjut oleh Zainal Abidin dari Direktorat Pengawasan Bank. Zainal lalu berkirim surat ke Boediono pada 30 Oktober 2008. Surat itu berisi kesimpulan yang dibuat Zainal atas permohonan Bank Century. Namun, BI merespons pemberian fasilitas itu dengan menggulirkan wacana pemberian FPJP. Padahal, Zainal mengatakan Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas itu.

Ketidaklayakan Bank Century menerima FPJP disebabkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank tersebut di bawah 8 persen, batas minimum yang ditetapkan BI. Boediono diduga memberikan arahan agar menggunakan berbagai cara supaya Bank Century mendapat FPJP. Pada 14 November 2008, BI kemudian mengeluarkan aturan baru untuk persyaratan FPJP dari CAR minimal 8 persen menjadi CAR positif.

Aturan ini ditengarai untuk mengarah ke Bank Century. Setelah dilakukan perubahan itu, pada tanggal yang sama, Boediono mengeluarkan surat kuasa. Surat kuasa ini kemudian yang diterima oleh Timwas Century saat ini. Atas dasar kuasa itu, pihak BI dan Bank Century menghadap notaris Buntario Tigris. Berdasarkan audit investigasi BPK, proses ini diduga sarat rekayasa seolah-olah permohonan yang diajukan Bank Century adalah FPJP. Pada malam harinya, dana FPJP untuk Bank Century pun cair sebesar Rp 502,72 miliar untuk tahap pertama dan tahap berikutnya Rp 689 miliar.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Temuan Kontras: 66 Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM dalam 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf

    Temuan Kontras: 66 Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM dalam 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf

    Nasional
    UPDATE 19 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

    UPDATE 19 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

    Nasional
    Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

    Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

    Nasional
    Jokowi Ingin Lebih dari 70 Persen Penduduk RI Sudah Divaksin di Akhir 2021

    Jokowi Ingin Lebih dari 70 Persen Penduduk RI Sudah Divaksin di Akhir 2021

    Nasional
    Kapolsek Parigi Moutong yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Segera Diberhentikan Tidak Hormat

    Kapolsek Parigi Moutong yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Segera Diberhentikan Tidak Hormat

    Nasional
    Kemenag: Pergeseran Libur Tak Ubah Substansi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

    Kemenag: Pergeseran Libur Tak Ubah Substansi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

    Nasional
    Jokowi: Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditargetkan Bisa Capai 600.000 Hektar dalam 3 Tahun

    Jokowi: Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditargetkan Bisa Capai 600.000 Hektar dalam 3 Tahun

    Nasional
    Stepanus Robin Bantah Ada 8 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK

    Stepanus Robin Bantah Ada 8 "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK

    Nasional
    Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

    Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

    Nasional
    KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

    KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

    Nasional
    Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

    Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

    Nasional
    Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

    Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

    Nasional
    Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

    Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

    Nasional
    Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

    Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

    Nasional
    Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

    Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.