Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Hary Tanoe Jadi Cawapres demi Hidup Hanura

Kompas.com - 01/07/2013, 17:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua menilai pencalonan Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo sebagai calon presiden dan wakil presiden dari Partai Hanura menunjukkan kentalnya persoalan biaya politik. Sosok Hary dianggap memiliki kekayaan yang cukup berlimpah yang mampu menutup kekurangan dana Partai Hanura.

“Pencalonan ini political cost-nya kental, pertimbangannya di situ. Dengan adanya political cost ini, bisa menjamin keberlangsungan Partai Hanura. Saya kira makanya wajar saja kalau Hanura akhirnya memilih Hary Tanoe sebagai cawapres,” ujar Max di Kompleks Parlemen, Senin (1/7/2013).

Max mengatakan, Partai Hanura tidak memiliki dana yang cukup untuk mengajukan Wiranto sebagai capres. Apalagi, lanjutnya, Wiranto telah dua kali gagal dalam pilpres.

“Sudah dua kali kalah, makin tipislah uangnya dia,” kata Max.

TRIBUNNEWS/HERUDIN Pemilik MNC Grup, Harry Tanoe Soedibyo (dua kanan), berfoto bersama Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto (dua kiri) dan fungsionaris Partai Hanura usai jumpa pers di kantor DPP Hanura Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2013). Setelah menyatakan keluar dari Partai Nasdem, Hary Tanoe resmi bergabung ke Partai Hanura dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Lebih lanjut, Max menuturkan aspek positif dan negatif dari pencalonan Wiranto-Hary Tanoe. Dari segi positif, pencalonan keduanya bisa dianggap solid. Namun, jika internal Partai Hanura tidak solid, maka pencalonan keduanya pun bisa digoyang kader sendiri.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan juga mengkritik wacana pencalonan Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo sebagai capres dan cawapres yang akan diusung Partai Hanura. Menurutnya, Hary Tanoe lebih pantas menjadi capres dibandingkan Wiranto.

"Hary Tanoe itu lebih laku daripada Wiranto. Seharusnya yang jadi capres itu Hary Tanoe," ujar Ramadhan.

Dia mengatakan, pilihan Wiranto menjadi capres tak akan mulus. Alasannya, kata dia, Wiranto sebelumnya pernah mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden pada pemilu sebelumnya. Hasilnya, gagal. Sementara Hary Tanoe, menurut Ramadhan, bisa menggandeng kader muda Hanura, seperti Syarifuddin Suding atau Saleh Husin.

"Banyak kader muda Hanura yang lebih berpeluang. Kalau Pak Wiranto, lebih bagus beliau mundur dan berikan tempat kepada Pak Hary Tanoe yang lebih muda, ini lebih terhormat," ujarnya.

Seperti diberitakan, Partai Hanura akan menetapkan Wiranto-HT yang akan diusung sebagai capres dan cawapres. Penetapan pasangan ini dilakukan setahun sebelum pelaksanaan pilpres. Di Partai Hanura, Hary Tanoe baru saja bergabung dan langsung dilantik sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu partai ini. Rencananya, pendeklarasian keduanya akan dilakukan pada Selasa (2/7/2013) besok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com