Kompas.com - 22/06/2013, 17:07 WIB
Ilustrasi BLSM nasional.kontan.co.idIlustrasi BLSM
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ikut mengawasi penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang merupakan salah satu program kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Sabtu (22/6/2013).

"Semua lembaga negara, termasuk KPK, seyogyanya memberikan perhatian agar BLSM tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang," kata Bambang.

Menurut Bambang, BLSM merupakan salah satu program strategis pemerintah yang langsung bersentuhan dengan rakyat dan jumlahnya cukup besar sehingga perlu diawasi pelaksanaannya.

Seperti diketahui, ada lima program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah. Tiga program di antaranya bersifat percepatan dan perluasan dari program reguler yang telah ada, yakni program keluarga harapan (Rp 0,7 triliun), program bantuan siswa miskin (Rp 7,5 triliun), dan program beras untuk rakyat miskin (Rp 4,3 triliun).

Dua program lainnya adalah pembangunan infrastruktur dasar dan BLSM yang masing-masing anggarannya Rp 7,25 triliun dan Rp 9,7 triliun. Dengan demikian, total anggaran untuk paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai Rp 29,4 triliun. Adapun BLSM akan disalurkan melalui PT Pos mulai Senin pagi. Sementara itu, program lainnya akan disalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Menurut Dirut PT Pos I Ketut Mardjana, penyaluran ke 15 kota akan dilakukan per 22 Juni, sedangkan untuk 13 kota lainnya akan menyusul pada 24 Juni. Selanjutnya, untuk 34 provinsi per 25 Juni. Per 1 Juli, serentak di seluruh kabupaten, kota, dan kecamatan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

    Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

    Nasional
    Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

    Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

    Nasional
    Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

    Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

    Nasional
    PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

    PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

    Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

    Nasional
    Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

    Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

    Nasional
    Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

    Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

    Nasional
    PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

    PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

    [POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

    Nasional
    Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

    Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

    Nasional
    Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

    Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

    Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

    Nasional
    Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

    Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

    Nasional
    KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

    KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

    Nasional
    Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

    Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.