Kompas.com - 19/06/2013, 18:09 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu rupanya tidak luput menjadi "korban" pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah. Pasalnya, anggaran sebesar Rp 850 miliar yang telah disahkan di dalam APBN 2013 beberapa waktu lalu, harus dipotong Rp 75 miliar untuk alokasi subsidi BBM.

Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, menjelaskan, ketika pengajuan anggaran pada APBN 2013 lalu, saat itu Bawaslu mengajukan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Namun ternyata, hanya Rp 850 miliar saja anggaran yang disetujui oleh Badan Anggaran DPR.

"Anggaran yang disahkan Rp 850 miliar, tetapi kemarin dipotong Rp 75 miliar untuk penghematan BBM," kata Nelson saat ditemui di Kantor Bawaslu, Rabu (19/6/2013).

Padahal, kata Nelson, besarnya anggaran yang diajukan oleh Bawaslu tersebut telah diperhitungkan untuk membiayai seluruh biaya operasional dan honor Panwascam dan PPL. Dengan disahkannya anggaran sebesar Rp 850 miliar, maka Bawaslu hanya dapat membayar honor Panwascam untuk masa kerja selama dua bulan. Akan tetapi, lanjut Nelson, hal itu dengan catatan PPL tidak dibentuk terlebih dahulu.

"Akan sangat repot kalau mereka (Panwascam) kita berhentikan dulu, baru nanti diaktifkan kalau Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah diterbitkan. Karena bagaimana mencari orang yang seperti itu? Apalagi untuk PPL sendiri sampai sekarang belum dibentuk karena belum ada dana," katanya.

Sementara itu, untuk menyiasati terbatasnya anggaran dana yang ada, Nelson mengatakan, Bawaslu akan mengurangi jumlah PPL yang akan dibentuk. Bawaslu mengurangi jumlah PPL dari 5 orang menjadi 3 orang di setiap desa.

"PPL itu tugasnya penting, mulai dari pemutakhiran data pemilu hingga DPT. Karena mereka itulah yang terjun langsung di lapangan," terangnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Nasional
Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Nasional
Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.