Demokrat dan PDI-P Saling Sindir soal Pro-Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Suasana sidang paripurna, Senin (17/6/2013) siang, semakin memanas saat sejumlah anggota dewan melakukan interupsi. Politisi Partai Demokrat dan PDI-Perjuangan pun saling sindir tentang siapa partai yang dianggap pro-rakyat.

Fraksi Partai Demokrat menegaskan dukungan fraksinya terhadap pemerintah atas kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fraksi partai ini pun menyindir partai-partai yang menolak kenaikan harga BBM. Anggota Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, yang membacakan sikap fraksinya menjelaskan bahwa penghematan dan pengurangan subsidi akan berdampak pada kenaikan harga BBM. Selama ini, Achsanul mengakui BBM bersubsidi justru tidak dinikmati masyarakat miskin.

"Sebanyak 70 persen BBM ini tidak dinimkati masyarakat miskin. Hanya 10 persen yang dinikmati orang miskin, sisanya 20 persen dipakai penyelundup. Maka, apabila ada yang menolak BBM ini sudah nyata-nyata mendukung penyelundup dan mendukung orang-orang mampu," ucap Achsanul di Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2013).

Achsanul pun menyebutkan tidak ada satu presiden pun yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Achsanul pun menyindir partai penolak kenaikan BBM. Menurutnya, jika memang ada alternatif lain selain kenaikan BBM maka seharusnya sudah sejak dulu dilakukan.

"Seharusnya, kalau ada alternatif lain selain menaikkan BBM, harusnya dilakukan saat berkuasa dulu," ucap Achsanul.

Pernyataan Achsanul ini pun mendapat sanggahan dari politisi PDI-Perjuangan, Maruarar Sirait.

"Jangan jadikan subsidi alasan adanya penyeludupan. Bukan itu. Ini adalah tugasnya aparat. Kalau ada penyelundupan ya tangkap dong. Jadi penyelundupan bukan karena bentuk harga, kita tidak sama di situ," kata Maruarar.

Maruarar pun membalas sindiran Achsanul yang mengungkapkan alternatif lain selain kenaikan harga BBM yang tidak dilakukan saat penguasa sebelum presiden saat ini.

"Kami sudah sejak lama memberikan alternatif lain di luar menaikkan harga BBM bersubisi. Salah satunya adalah batubara. Kami punya alternatif yang legal dan pro-rakyat," ucapnya.