Kompas.com - 17/06/2013, 15:29 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Suasana sidang paripurna, Senin (17/6/2013) siang, semakin memanas saat sejumlah anggota dewan melakukan interupsi. Politisi Partai Demokrat dan PDI-Perjuangan pun saling sindir tentang siapa partai yang dianggap pro-rakyat.

Fraksi Partai Demokrat menegaskan dukungan fraksinya terhadap pemerintah atas kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fraksi partai ini pun menyindir partai-partai yang menolak kenaikan harga BBM. Anggota Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, yang membacakan sikap fraksinya menjelaskan bahwa penghematan dan pengurangan subsidi akan berdampak pada kenaikan harga BBM. Selama ini, Achsanul mengakui BBM bersubsidi justru tidak dinikmati masyarakat miskin.

"Sebanyak 70 persen BBM ini tidak dinimkati masyarakat miskin. Hanya 10 persen yang dinikmati orang miskin, sisanya 20 persen dipakai penyelundup. Maka, apabila ada yang menolak BBM ini sudah nyata-nyata mendukung penyelundup dan mendukung orang-orang mampu," ucap Achsanul di Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2013).

Achsanul pun menyebutkan tidak ada satu presiden pun yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Achsanul pun menyindir partai penolak kenaikan BBM. Menurutnya, jika memang ada alternatif lain selain kenaikan BBM maka seharusnya sudah sejak dulu dilakukan.

"Seharusnya, kalau ada alternatif lain selain menaikkan BBM, harusnya dilakukan saat berkuasa dulu," ucap Achsanul.

Pernyataan Achsanul ini pun mendapat sanggahan dari politisi PDI-Perjuangan, Maruarar Sirait.

"Jangan jadikan subsidi alasan adanya penyeludupan. Bukan itu. Ini adalah tugasnya aparat. Kalau ada penyelundupan ya tangkap dong. Jadi penyelundupan bukan karena bentuk harga, kita tidak sama di situ," kata Maruarar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Maruarar pun membalas sindiran Achsanul yang mengungkapkan alternatif lain selain kenaikan harga BBM yang tidak dilakukan saat penguasa sebelum presiden saat ini.

"Kami sudah sejak lama memberikan alternatif lain di luar menaikkan harga BBM bersubisi. Salah satunya adalah batubara. Kami punya alternatif yang legal dan pro-rakyat," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menko PMK Temukan Jumlah Vaksin Covid-19 di Sultra Sedikit, Jauh dari Target

    Menko PMK Temukan Jumlah Vaksin Covid-19 di Sultra Sedikit, Jauh dari Target

    Nasional
    Laporkan Lili Pintauli ke Dewas KPK, Novel: Lili Komunikasi dengan Lawan Politik Tersangka KPK

    Laporkan Lili Pintauli ke Dewas KPK, Novel: Lili Komunikasi dengan Lawan Politik Tersangka KPK

    Nasional
    Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Masyarakat Diminta Bijak jika Hendak Bepergian

    Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Masyarakat Diminta Bijak jika Hendak Bepergian

    Nasional
    Khalifah dan Generasi Muda, Tua Muda vs Tua Tua di Muktamar NU

    Khalifah dan Generasi Muda, Tua Muda vs Tua Tua di Muktamar NU

    Nasional
    Mahfud: Siapa Pun Pemerintahnya, Selalu Dituding Tak Mampu Laksanakan Pancasila

    Mahfud: Siapa Pun Pemerintahnya, Selalu Dituding Tak Mampu Laksanakan Pancasila

    Nasional
    Jalan Terjal Parpol Baru Nonparlemen untuk Dikenal Publik...

    Jalan Terjal Parpol Baru Nonparlemen untuk Dikenal Publik...

    Nasional
    Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas, Novel Baswedan Sebut Ada Bukti Foto

    Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas, Novel Baswedan Sebut Ada Bukti Foto

    Nasional
    2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

    2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

    Nasional
    Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

    Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

    Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

    Nasional
    Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

    Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

    Nasional
    Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

    Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

    Nasional
    Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

    Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

    Nasional
    Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

    Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

    Nasional
    Survei 'Litbang Kompas', Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

    Survei "Litbang Kompas", Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.