Kompas.com - 15/06/2013, 19:05 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mempersilakan masyarakat untuk menilai sikap partai tersebut dalam menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. PKS akan menyampaikan pandangan utuhnya tentang sikap itu pada rapat paripurna DPR.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/6/2013), Anis mengatakan bahwa sikap PKS yang menolak kenaikan BBM ini tidak ada hubungannya dengan hitung-hitungan politik. Ia menyesalkan pandangan berbagai pihak yang membicarakan persoalan BBM ini di luar kajian akademik ekonomi.

Anis mengatakan, PKS akan memberikan alasan penolakan itu dalam rapat paripurna DPR pada Senin (17/6/2013) pekan depan. "Silakan nanti masyarakat menilai, apakah PKS benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat atau hanya setengah-setengah," ujar Anis.

Hari ini Anis mengadaan silaturahim dengan sesepuh dan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau di Pekanbaru. Anis mengatakan, dalam pertemua itu, sesepuh dan pengurus LAM Riau mengapresiasi sikap PKS yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. LAM juga meminta PKS konsisten menolak rencana tersebut.

Menurut Anis, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Riau yang merupakan sesepuh LAM, Tennas Efendi, menyampaikan kepadanya agar PKS tidak berubah sikap di tengah jalan dalam menolak kenaikan BBM. Mengutip pernyataan Tenas, Anis mengatakan bahwa penolakan rencana kenaikan BBM tersebut merupakan aspirasi rakyat bawah. Jika BBM dinaikkan, lanjutnya, bakal kian menyusahkan rakyat kecil sementara solusi yang ditawarkan pemerintah tidak komprehensif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

    KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

    Nasional
    KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

    KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

    Nasional
    KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

    KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

    Nasional
    KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

    KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

    Nasional
    KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

    KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

    Nasional
    KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

    KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

    Nasional
    Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

    Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

    Nasional
    Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

    Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

    Nasional
    Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

    Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

    Nasional
    2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

    2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

    Nasional
    Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

    Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

    Nasional
    Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

    Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

    Nasional
    Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

    Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

    Nasional
    Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

    Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

    Nasional
    Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

    Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.