Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Harga BBM Naik, PKS Mulai Turun ke Jalan

Kompas.com - 12/06/2013, 13:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak hanya memasang spanduk, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga melakukan menolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan berunjuk rasa. Sekitar 400 kader PKS asal Jakarta turun ke jalan melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (12/6/2013) siang.

Mereka berdemonstrasi dengan membawa spanduk berisi penolakan kenaikan harga BBM. Spanduk itu dibentangkan kader PKS hingga mengelilingi Bundaran HI. Ratusan kader lain berkumpul di depan Hotel Kempinski.

Spanduk tersebut berisi berbagai alasan penolakan kenaikan harga BBM, seperti pemerintah tidak serius mengelola sumber energi dan APBN. Alasan lain, rakyat akan semakin susah dan sengsara jika harga BBM naik.

Spanduk tersebut di antaranya bertuliskan "BBM naik ongkos naik, rakyat menderita", "Mau puasa, mau daftar sekolah, BBM dinaikin? Mimpi kalee", "BBM naik, sembako naik, rakyat menderita". Ada pula spanduk berisi ajakan "Rakyat bersatu tolak kenaikan BBM". Mereka juga membagikan selebaran kepada pengendara yang melintas.

Igo Ilham, anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi PKS, mengatakan, pihaknya meyakini pengurangan subsidi BBM akan menambah beban ekonomi rakyat kecil. Ia menolak jika pemerintah menyebut rakyat mendukung kenaikan harga BBM.

"Bohong kalau rakyat tidak masalah BBM naik. Ada dua kemungkinan (klaim rakyat mendukung). Mereka memang berbohong atau mereka tidak pernah turun ke bawah," kata Igo melalui alat pengeras suara.

Menurut Igo, rencana pemberian bantuan langsung tunai sementara (BLSM) jika harga BBM naik hanya untuk menarik dukungan publik di Pemilu 2014.

"Seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan yang menujukkan keberpihakan kepada masyarakat. Padahal, itu kebijakan karena tidak mengerti, kebodohan (pemerintah)," ucapnya.

"Apa itu BLSM? BLSM itu 'beli langsung suara masyarakat'. Mereka berniat mendapat simpati rakyat," teriak orator lain.

Unjuk rasa hanya berlangsung sekitar dua jam. Sebelum membubarkan diri, mereka menyebut aksi turun ke jalan ini bukan aksi pertama dan terakhir. Dengan jumlah yang lebih banyak, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan tuntutan yang sama, yakni pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.

"Kita akan bersama sejumlah elemen masyarakat akan terus melanjutkan. Ini permintaan kita, bukan hanya permintaan PKS saja," ucap Igo.

Seperti diberitakan, PKS secara resmi belum memutuskan menolak rencana kenaikan harga BBM. Hanya, sejumlah elite PKS di DPP sudah menyampaikan penolakan dengan berbagai alasan. Sikap itu kemudian dikritik berbagai pihak, terutama koalisi pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com