Kompas.com - 07/06/2013, 15:09 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini menilai, menjadi anggota koalisi tidak harus selalu menyetujui setiap kebijakan pemerintah. Jazuli mengaku PKS tak ingin menjadi anggota koalisi yang "membeo" atas semua kebijakan pemerintah.

"Koalisi itu bukan wadah untuk membebek atau membeo. Kami juga tidak mau cari sensasi dengan menolak BBM ini," ujar Jazuli di Kompleks Parlemen, Jumat (7/6/2013).

Jazuli menjelaskan bahwa sejak awal komitmen PKS memang berada di koalisi. Namun, koalisi tak bisa membungkam PKS untuk bersikap kritis.

"Lagi pula, dari sikap kami selama ini hanya beberapa saja program yang kami tentang seperti Century dan BBM. Program pemerintah lainnya kan kami dukung," kata Jazuli.

Anggota Komisi II DPR itu berpendapat, PKS tidak berkewajiban mundur dari koalisi jika bertentangan dengan pemerintah. Keputusan koalisi, lanjut Jazuli, sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Ia mencontohkan kasus dicopotnya politisi PKS Suharna Surapranata dari jabatan Menristek.

"Artinya, kuasa bukan pada PKS soal nasib koalisi ini. Maka sepenuhnya itu hak prerogatif presiden," ujarnya.

Jadi, apakah PKS siap dikeluarkan dari koalisi?

"Bukan begitu. Tapi kan dulu Presiden juga cabut menteri PKS, itu kewenangan Presiden," kilah Jazuli.

Lebih lanjut, Jazuli memaparkan alasan PKS menolak kenaikan harga BBM. Menurutnya, sikap PKS semata-mata tidak hanya menolak, tetapi juga memberikan solusi. Misalnya, dengan lebih mengintensifkan energi alternatif. Selain itu, momentum kenaikan BBM menjelang bulan Ramadhan juga dianggap tidak tepat.

"Ini akan jadi beban masyarakat. Jadi sikap kami hanyalah menyampaikan aspirasi di masyarakat," imbuh Jazuli.

Sebelumnya, KS tidak hadir dalam rapat Sekretariat Gabungan yang dilakukan pada Selasa (4/6/2013) malam di kediaman Wakil Presiden Boediono. Padahal, rapat itu ditujukan untuk menyatukan pendapat terkait kenaikan harga BBM.

Sebelum rapat dilakukan, PKS juga sudah menyebarkan sejumlah spanduk penolakan BBM. Sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi itu pun mengundang berbagai respons, terutama dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Nurhayati Ali Assegaf bahkan menuding PKS "lain di depan, lain di belakang". Artinya, PKS dinilai tidak konsisten karena berbicara menolak kenaikan harga BBM di luar, tetapi tetap ingin mengamankan posisinya di koalisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

    M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

    Nasional
    Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

    Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

    Nasional
    Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

    Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

    Nasional
    Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

    Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

    Nasional
    Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

    Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

    Nasional
    Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

    Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

    Nasional
    Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

    Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

    Nasional
    Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

    Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

    Nasional
    Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

    Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

    Nasional
    UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

    UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

    Nasional
    Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

    Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

    Nasional
    Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

    Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

    Nasional
    Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

    Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

    Nasional
    Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

    Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

    Nasional
    Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

    Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.