PKS: Koalisi Bukan untuk "Membeo"!

Kompas.com - 07/06/2013, 15:09 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini menilai, menjadi anggota koalisi tidak harus selalu menyetujui setiap kebijakan pemerintah. Jazuli mengaku PKS tak ingin menjadi anggota koalisi yang "membeo" atas semua kebijakan pemerintah.

"Koalisi itu bukan wadah untuk membebek atau membeo. Kami juga tidak mau cari sensasi dengan menolak BBM ini," ujar Jazuli di Kompleks Parlemen, Jumat (7/6/2013).

Jazuli menjelaskan bahwa sejak awal komitmen PKS memang berada di koalisi. Namun, koalisi tak bisa membungkam PKS untuk bersikap kritis.

"Lagi pula, dari sikap kami selama ini hanya beberapa saja program yang kami tentang seperti Century dan BBM. Program pemerintah lainnya kan kami dukung," kata Jazuli.

Anggota Komisi II DPR itu berpendapat, PKS tidak berkewajiban mundur dari koalisi jika bertentangan dengan pemerintah. Keputusan koalisi, lanjut Jazuli, sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Ia mencontohkan kasus dicopotnya politisi PKS Suharna Surapranata dari jabatan Menristek.

"Artinya, kuasa bukan pada PKS soal nasib koalisi ini. Maka sepenuhnya itu hak prerogatif presiden," ujarnya.

Jadi, apakah PKS siap dikeluarkan dari koalisi?

"Bukan begitu. Tapi kan dulu Presiden juga cabut menteri PKS, itu kewenangan Presiden," kilah Jazuli.

Lebih lanjut, Jazuli memaparkan alasan PKS menolak kenaikan harga BBM. Menurutnya, sikap PKS semata-mata tidak hanya menolak, tetapi juga memberikan solusi. Misalnya, dengan lebih mengintensifkan energi alternatif. Selain itu, momentum kenaikan BBM menjelang bulan Ramadhan juga dianggap tidak tepat.

"Ini akan jadi beban masyarakat. Jadi sikap kami hanyalah menyampaikan aspirasi di masyarakat," imbuh Jazuli.

Sebelumnya, KS tidak hadir dalam rapat Sekretariat Gabungan yang dilakukan pada Selasa (4/6/2013) malam di kediaman Wakil Presiden Boediono. Padahal, rapat itu ditujukan untuk menyatukan pendapat terkait kenaikan harga BBM.

Sebelum rapat dilakukan, PKS juga sudah menyebarkan sejumlah spanduk penolakan BBM. Sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi itu pun mengundang berbagai respons, terutama dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Nurhayati Ali Assegaf bahkan menuding PKS "lain di depan, lain di belakang". Artinya, PKS dinilai tidak konsisten karena berbicara menolak kenaikan harga BBM di luar, tetapi tetap ingin mengamankan posisinya di koalisi.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

    Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

    Nasional
    Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

    Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

    Nasional
    Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

    Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

    Nasional
    Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

    Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

    Nasional
    Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

    Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

    Nasional
    Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

    Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

    Nasional
    Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

    Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

    Nasional
    Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

    Nasional
    Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

    Nasional
    Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

    Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

    Nasional
    Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

    Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

    Nasional
    Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

    Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

    Nasional
    Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

    Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

    Nasional
    Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

    Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

    Nasional
    Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

    Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X