Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desakan "Menjewer" PKS

Kompas.com - 05/06/2013, 09:27 WIB
ING

Penulis

"Tidak perlu diusulkan (untuk keluar koalisi). Kalau sudah tidak bisa bersama, apa harus dipertahankan?" ujar dia.

PKS dianggap tak konsisten

Tudingan tak konsisten diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy. Menurutnya, dalam forum Sekretariat Gabungan, Tjatur mengungkapkan, PKS tak pernah menyatakan keberatannya.

"Seingat saya, ketika rapat terakhir, mereka tidak keberatan," ujar Tjatur di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Anggota Komisi III di DPR itu mengatakan, partai koalisi pendukung pemerintah menyampaikan argumentasinya masing-masing. Semua partai koalisi, kata Tjatur, saat itu sepakat bahwa kenaikan harga BBM adalah domain pemerintah.

"Termasuk PKS tidak keberatan harga BBM naik karena kami paham bahwa itu kewenangan pemerintah. Kalau DPR bisa tetapkan harga minyak, saya juga akan minta harga bawang dan cabai dimurahkan," ujarnya.

PKS bandel

Lontaran "pedas" dilayangkan politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Ia mengatakan, PKS terlalu sering membandel. Saat ini, menurutnya, momen yang tepat untuk mendepak PKS dari koalisi.

"Jadi, semuanya itu hanya sinetron PKS selama ini. PKS itu sudah kebangetan. Karena itu, saya rasa PKS harus segera dikeluarkan dari koalisi," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Selasa (4/6/2013).

Menurutnya, PKS seperti "kebakaran jenggot" dengan rencana program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Ruhut mengatakan, PKS seharusnya tak perlu khawatir BLSM hanya akan menguntungkan Demokrat. Pasalnya, bantuan itu akan dikucurkan melalui pemerintah daerah yang dipimpin kepala daerah dari berbagai partai politik.

"PKS ini menggunting dalam lipatan. Bayangkan, Fahri Hamzah terang-terangan minta PKS keluar dari koalisi, tapi langsung dikorbankan anggota majelis syuro lain," papar Ruhut.

Ia mengungkapkan, indikasi keinginan PKS keluar dari koalisi sudah berulang kali dilontarkan. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Ruhut, masih menjaga sopan santun antarsesama partai koalisi sehingga tak memecat PKS.

"Tapi PKS bandel terus. Jadi saya rasa momen saat ini tepat untuk mengeluarkan PKS, daripada dia (PKS) keluar last minute, mau ditaruh di mana muka kami?" kata anggota Komisi III DPR ini.
Beberapa kali, ancaman keluar dari koalisi dilontarkan PKS. Kali ini, benar-benar keluar atau dikeluarkan?

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

    Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

    Nasional
    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Nasional
    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com