Desakan "Menjewer" PKS

KOMPAS.com - Untuk kesekian kalinya, Partai Keadilan Sejahtera bersikap berbeda dengan partai-partai koalisi pemerintah. Kali ini, partai pimpinan Anis Matta itu keukeuh menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sejumlah hal dijadikan alasan. Spanduk-spanduk penolakan kenaikan harga BBM pun mulai "bertabur" di sejumlah wilayah Ibu Kota. Sekretariat Gabungan (Setgab) telah menyepakati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Manuver PKS ternyata sudah bikin gerah. Politisi dan elite partai koalisi mulai angkat suara: tertibkan, hingga keluarkan saja PKS dari barisan koalisi. Mari kita lihat, dari mana saja desakan itu datang.

Respons partai koalisi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa menegakkan disiplin di internal koalisi. Ia mengatakan, seharusnya tidak boleh ada perbedaan sikap parpol koalisi ketika sudah menjadi keputusan pemerintah.

"Menurut saya, penegakan disiplin penting. Kalau enggak, tidak ada manfaatnya kita bergabung kalau kayak gini terus," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Ia berpendapat, PKS seharusnya mendukung kenaikan harga BBM karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi, kata dia, kenaikan harga BBM sudah menjadi kesepakatan politik pemerintah.

"Sebaiknya kesepakatan apa pun yang kita sepakati dengan cara demokratis tinggal dilaksanakanlah. Saya berharap satu bahasa, kompak," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada SBY sebagai pemimpin koalisi.

"Kami tidak etis melakukan intervensi di internal partai politik. Kita serahkan sepenuhnya ke Presiden. Berani enggak Pak SBY?" ujar Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Hasrul mengatakan, sikap berbeda yang ditunjukkan PKS adalah hak politik setiap partai. PPP tidak merasa terganggu dengan keputusan PK. "Kami tidak merasa terganggu ataupun dirugikan dengan sikap PKS itu. Itu hak mereka," ujar Ketua Fraksi PPP ini.

Dari elite Demokrat, desakannya lebih keras lagi. Wakil Ketua Umum DPP  Nurhayati Ali Assegaf meminta PKS tidak merongrong pemerintah hanya untuk menarik simpati masyarakat.

"Koalisi itu kan dengan niat baik, kesamaan visi, bukan sebaliknya merongrong pemerintah di saat rakyat memerlukan bantuan," katanya, seusai menghadiri rapat Sekretariat Gabungan (Setgab), di rumah dinas Wakil Presiden Boediono, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam.

Dalam rapat Setgab tadi malam, hanya pimpinan PKS yang tak hadir di antara semua partai dalam koalisi pendukung pemerintah.

Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim mengatakan, ketidakhadiran pimpinan PKS dalam rapat tersebut semata karena alasan teknis. Pada saat rapat digelar, Presiden PKS Anis Matta sedang ada kegiatan di Jombang, Jawa Timur. 

Menyikapi ketidakhadiran PKS dalam rapat, Nurhayati mengatakan sudah kebal dengan polah partai itu. Dia pun mengecam langkah PKS yang pada satu sisi menyatakan menolak kenaikan harga BBM dengan alasan membela rakyat, tetapi di sisi lain tetap bergabung di gerbong partai koalisi pendukung pemerintah.

"Tidak perlu diusulkan (untuk keluar koalisi). Kalau sudah tidak bisa bersama, apa harus dipertahankan?" ujar dia.

PKS dianggap tak konsisten

Tudingan tak konsisten diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy. Menurutnya, dalam forum Sekretariat Gabungan, Tjatur mengungkapkan, PKS tak pernah menyatakan keberatannya.

"Seingat saya, ketika rapat terakhir, mereka tidak keberatan," ujar Tjatur di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Anggota Komisi III di DPR itu mengatakan, partai koalisi pendukung pemerintah menyampaikan argumentasinya masing-masing. Semua partai koalisi, kata Tjatur, saat itu sepakat bahwa kenaikan harga BBM adalah domain pemerintah.

"Termasuk PKS tidak keberatan harga BBM naik karena kami paham bahwa itu kewenangan pemerintah. Kalau DPR bisa tetapkan harga minyak, saya juga akan minta harga bawang dan cabai dimurahkan," ujarnya.

PKS bandel

Lontaran "pedas" dilayangkan politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Ia mengatakan, PKS terlalu sering membandel. Saat ini, menurutnya, momen yang tepat untuk mendepak PKS dari koalisi.

"Jadi, semuanya itu hanya sinetron PKS selama ini. PKS itu sudah kebangetan. Karena itu, saya rasa PKS harus segera dikeluarkan dari koalisi," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Selasa (4/6/2013).

Menurutnya, PKS seperti "kebakaran jenggot" dengan rencana program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Ruhut mengatakan, PKS seharusnya tak perlu khawatir BLSM hanya akan menguntungkan Demokrat. Pasalnya, bantuan itu akan dikucurkan melalui pemerintah daerah yang dipimpin kepala daerah dari berbagai partai politik.

"PKS ini menggunting dalam lipatan. Bayangkan, Fahri Hamzah terang-terangan minta PKS keluar dari koalisi, tapi langsung dikorbankan anggota majelis syuro lain," papar Ruhut.

Ia mengungkapkan, indikasi keinginan PKS keluar dari koalisi sudah berulang kali dilontarkan. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Ruhut, masih menjaga sopan santun antarsesama partai koalisi sehingga tak memecat PKS.

"Tapi PKS bandel terus. Jadi saya rasa momen saat ini tepat untuk mengeluarkan PKS, daripada dia (PKS) keluar last minute, mau ditaruh di mana muka kami?" kata anggota Komisi III DPR ini.
Beberapa kali, ancaman keluar dari koalisi dilontarkan PKS. Kali ini, benar-benar keluar atau dikeluarkan?