Djoko Punya Buku Khusus untuk Uang dari Rekanan

JAKARTA, KOMPAS.com — Selaku Bendahara Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Komisaris Polisi Legimo rupanya tidak hanya mengurusi transaksi uang keluar dan masuk kas Korlantas. Ia juga mencatat transaksi yang bersumber dari fee proyek atas perintah atasannya, Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Menurut Legimo, uang terkait proyek yang diterima Djoko itu dicatatnya dalam buku khusus. “Kalau APBN pelaporannya ke Irwasum, tapi kalau dana-dana, saya membukukannya ke kas tertentu, sebagai bukunya Kakor (Kepala Korlantas, Djoko), buku khusus,” kata Legimo saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM dengan terdakwa Djoko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Legimo juga mengatakan, Djoko rutin mengontrol transaksi uang yang dicatat dalam buku khusus itu setiap dua minggu hingga dua bulan sekali. Mendengar kesaksian Legimo, hakim Anwar pun bertanya apakah praktik pencatatan uang proyek di buku khusus ini memang berlaku umum di institusi Polri.

“Institusi Polri yang lain tahu enggak?” tanya hakim Anwar. Lantas Legimo mengaku tidak tahu apakah pencatatan ini juga dilakukan divisi Polri yang lain atau tidak. “Untuk yang lain, kurang tahu, tapi yang saya kerjakan ada,” ujarnya.

Kemudian hakim Anwar menanyakan untuk apa penggunaan uang yang dicatat dalam buku khusus tersebut. “Uang di buku itu untuk apa? Pribadi Korlantas atau uang Polri?” tanyanya.

Atas pertanyaan ini, Legimo mengatakan, pengeluaran kas tersebut berdasarkan perintah Kepala Korlantas, yakni Djoko Susilo, sementara pengelolaannya dibukukan Legimo selaku bendahara.

Kepada majelis hakim, Legimo juga mengaku pernah diperintahkan Djoko untuk membayarkan uang ke sejumlah pihak. Salah satunya kepada seseorang bernama Nana Suryana yang mengaku sebagai pengurus kebun Djoko di kawasan Subang, Jawa Barat. “Sekali ngasih bisa Rp 300 juta. Saya lupa berapa kali,” ujarnya.

Saat ditanya jaksa terkait asal uang yang digunakan untuk membayarkan sejumlah pihak, termasuk Nana, Legimo mengatakan, “Kalau dana dari hasil pemberian perusahaan-perusahaan tersebut masih ada, dipakai dari perusahaan-perusahaan itu. Tapi kalau tidak ada, baru saya pinjam ke koperasi.”

Menurut Legimo, pinjaman Djoko ke Primer Koperasi Polri sudah mencapai Rp 12 miliar yang belum dilunasi hingga Djoko dimutasi sebagai Gubernur Akademi Kepolisian.

Pemberian dari rekanan

Kesaksian Legimo juga mengungkapkan adanya uang Rp 4 miliar yang diantarkan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto kepada Djoko Susilo. Selain uang Rp 4 miliar, Legimo mengaku pernah menerima uang dalam bentuk empat kardus besar atas perintah Djoko. Menurut Legimo, uang dalam kardus ini pun berasal dari Budi Susanto, pemenang tender proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat.

Bukan hanya itu, Legimo juga mengaku pernah diperintah mengambil uang dari PT Pura Group yang berkantor di Kudus, Jawa Tengah. Uang yang nilainya miliaran rupiah tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan blangko STNK dan BPKB di Korlantas Polri. PT Pura Group pernah bekerja sama dengan rekanan Polri mengadakan blangko STNK dan BPKB serta material untuk SIM tahun 2008 dan 2009.