Golkar: Negara Harus Bayar Saksi di TPS

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jendral Partai Golkar Leo Nababan mengatakan, partai politik banyak mengeluarkan uang untuk membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Tak heran, parpol menghabiskan dana yang besar untuk pemilu.

"Jadi wajar jika parpol harus mengeluarkan uang yang banyak. Karena kita membayar sendiri saksi yang ada di TPS," kata Leo saat diskusi Membedah Dana Caleg di Balik Partai Politik di Media Center Komisi Pemilihan Umum, Jumat (31/5/2013).

Leo mengatakan, dalam pelaksanaan pemilu di negara lain, negara memiliki andil besar dalam membayar saksi yang bertugas mengawasi penghitungan suara di TPS. Namun, di Indonesia, parpol memiliki kewajiban untuk membayar saksi yang bertugas di TPS sesuai dengan peraturan yang diatur di dalam UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012.

"Di negara lain, saksi itu disiapkan oleh negara. Bayangkan di tiap TPS itu harus disiapkan saksi, berapa ratus juta uang negara yang harus keluar," ujarnya.