Soal Dana Kampanye, KPU Pertimbangkan Masukan Masyarakat

Kompas.com - 31/05/2013, 06:41 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum akan mempertimbangkan masukan masyarakat dalam pengaturan terkait dana kampanye peserta pemilu. Pengaturan dana kampanye diharapkan mendorong transparansi dan akuntabilitas.

"Spirit peraturan itu adalah transparansi dan akuntabilitas, dari sumber dana kampanye, pengelolaannya, sampai pelaporannya," kata anggota KPU, Ida Budhiati, di Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Karenanya, dalam naskah Peraturan KPU tentang Dana Kampanye disebutkan, sumbangan harus berasal dari perseorangan dan badan usaha yang jelas.

Identitas jelas itu antara lain nama, alamat, nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta surat keterangan tidak ada tunggakan pajak, dan penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Selain dibatasi besarannya, sumbangan yang sah menurut hukum tidak berasal dari tindak pidana, tidak dari pihak asing, tidak berasal dari pemerintah/keuangan negara, serta tidak dari penyumbang yang tak jelas identitasnya.

Bila berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang, kata Ida, dana kampanye harus dikembalikan ke kas negara. Bila tidak dikembalikan, maka peserta pemilu akan dikenai sanksi pidana. Penanggung jawab dana kampanye bisa diproses secara pidana.

Banyaknya kader parpol, bahkan pimpinan serta bendahara parpol yang terlibat korupsi serta pencucian uang, membuat masyarakat mendorong parpol didiskualifikasi bila menerima dana haram dalam kampanye. Sanksi pembatalan kesertaan parpol dalam pemilu diharapkan akan memberi efek jera yang kuat.

Harapan masyarakat ini, kata Ida, bisa dipertimbangkan sebagai masukan. Dalam naskah PKPU tentang Dana Kampanye pun ditegaskan, sumbangan dari keluarga caleg tetap dianggap sebagai sumbangan perorangan. Demikian pula sumbangan dari pengurus atau anggota parpol. Karenanya, semua harus dicatatkan dalam rekening dana kampanye dan pembukuan dana kampanye.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Calon Hakim Ad Hoc Ini Dicecar Panelis soal Saham Milik Istri

    Calon Hakim Ad Hoc Ini Dicecar Panelis soal Saham Milik Istri

    Nasional
    Kemendagri Sebut Bupati Tanggung Jawab jika Desa Bermasalah di Konawe Tak Selesai

    Kemendagri Sebut Bupati Tanggung Jawab jika Desa Bermasalah di Konawe Tak Selesai

    Nasional
    Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

    Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

    Nasional
    Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

    Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

    Nasional
    MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

    MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

    Nasional
    Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

    Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

    Nasional
    Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

    Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

    Nasional
    Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

    Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

    Nasional
    Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

    Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

    Nasional
    Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

    Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

    Nasional
    Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

    Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

    Nasional
    Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

    Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

    Nasional
    Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

    Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

    Nasional
    Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

    Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

    Nasional
    Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

    Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X