Soal Dana Kampanye, KPU Pertimbangkan Masukan Masyarakat

Kompas.com - 31/05/2013, 06:41 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum akan mempertimbangkan masukan masyarakat dalam pengaturan terkait dana kampanye peserta pemilu. Pengaturan dana kampanye diharapkan mendorong transparansi dan akuntabilitas.

"Spirit peraturan itu adalah transparansi dan akuntabilitas, dari sumber dana kampanye, pengelolaannya, sampai pelaporannya," kata anggota KPU, Ida Budhiati, di Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Karenanya, dalam naskah Peraturan KPU tentang Dana Kampanye disebutkan, sumbangan harus berasal dari perseorangan dan badan usaha yang jelas.

Identitas jelas itu antara lain nama, alamat, nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta surat keterangan tidak ada tunggakan pajak, dan penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Selain dibatasi besarannya, sumbangan yang sah menurut hukum tidak berasal dari tindak pidana, tidak dari pihak asing, tidak berasal dari pemerintah/keuangan negara, serta tidak dari penyumbang yang tak jelas identitasnya.

Bila berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang, kata Ida, dana kampanye harus dikembalikan ke kas negara. Bila tidak dikembalikan, maka peserta pemilu akan dikenai sanksi pidana. Penanggung jawab dana kampanye bisa diproses secara pidana.

Banyaknya kader parpol, bahkan pimpinan serta bendahara parpol yang terlibat korupsi serta pencucian uang, membuat masyarakat mendorong parpol didiskualifikasi bila menerima dana haram dalam kampanye. Sanksi pembatalan kesertaan parpol dalam pemilu diharapkan akan memberi efek jera yang kuat.

Harapan masyarakat ini, kata Ida, bisa dipertimbangkan sebagai masukan. Dalam naskah PKPU tentang Dana Kampanye pun ditegaskan, sumbangan dari keluarga caleg tetap dianggap sebagai sumbangan perorangan. Demikian pula sumbangan dari pengurus atau anggota parpol. Karenanya, semua harus dicatatkan dalam rekening dana kampanye dan pembukuan dana kampanye.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

    Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

    Nasional
    Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

    Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

    Nasional
    KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

    KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

    Nasional
    Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

    Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

    Nasional
    Klaster Sekolah  Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

    Klaster Sekolah Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

    Nasional
    Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

    Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

    Nasional
    Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

    Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

    Nasional
    Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

    Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

    Nasional
    Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

    Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

    Nasional
    Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

    Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

    Nasional
    Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

    Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

    Nasional
    Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

    Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

    Nasional
    Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

    Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

    Nasional
    Kemenlu: 718 WNI Jemaah Tabligh Masih di Luar Negeri, 701 di India

    Kemenlu: 718 WNI Jemaah Tabligh Masih di Luar Negeri, 701 di India

    Nasional
    Mendagri Sebut Debat Publik Calon Kepala Daerah Bakal Usung Tema Covid-19

    Mendagri Sebut Debat Publik Calon Kepala Daerah Bakal Usung Tema Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X