Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mega, JK, Ical Populer Tapi Rendah Elektabilitas

Kompas.com - 26/05/2013, 20:17 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menunjukkan bahwa popularitas pemimpin maupun mantan pemimpin partai politik sangat tinggi. Namun, kenyataannya popularitas itu berbanding terbalik dengan elektabilitas atau tingkat dukungan publik.

Berdasarkan hasil survei yang dipaparkan Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips J Vermontes, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri paling populer dengan angka 93,3 persen. "Wajar saja, dia mantan presiden dan ketua umum partai, jadi tinggi," kata Philips saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/5/2013).

Popularitas tokoh parpol lain, yakni mantan wapres dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK sebesar 91,1 persen, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto 78,9 persen, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical 76,3 persen, dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa 65,7 persen.

Namun, menurut CSIS, elektabilitas tokoh politik tersebut relatif rendah. Elektabilitas Megawati hanya 5,4 persen, JK 3,7 persen, Ical 7 persen, Prabowo 15,6 persen, dan Hatta 2,2 persen. Elektabilitas mereka dikalahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dengan angka 28,6 persen.

"Jangan-jangan, alih generasi kepemimpinan yang semula diduga baru akan terjadi 2019 , mungkin bisa terjadi lebih cepat," kata Philips.

CSIS juga mengukur popularitas tokoh alternatif yang tidak memiliki akses ke parpol. Hasilnya, mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, paling populer dengan angka 43,5 persen. Di bawahnya ada Anies Baswedan dengan 17,5 persen, Teten Masduki 15,2 persen, Fadjroel Rahman 5,4 persen, dan sejumlah tokoh lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com