Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Head to Head, Jokowi Kalahkan Prabowo

Kompas.com - 26/05/2013, 16:49 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dan Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto disebut berada di urutan atas berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei. Bagaimana elektabilitas keduanya jika disodorkan ke publik?

Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) melakukan survei dengan beberapa skenario capres. Survei dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden 1.635 orang yang berada di 31 provinsi pada 9-16 April 2013 . Warga Papua dan Papua Barat tidak dilakukan survei lantaran situasi yang tidak kondusif.

Dalam survei CSIS yang disampaikan Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips J Vermontes di Jakarta, Minggu ( 26/5/2013 ), skenario pertama berisi tujuh tokoh yang sudah ditetapkan sebagai capres oleh parpol maupun disebut-sebut akan diusung.

Hasilnya, Jokowi berada di urutan atas dengan elektabilitas 35,1 persen. Tokoh lain, yakni Prabowo Subianto 16,3 persen, Aburizal Bakrie alias Ical 7,4 persen, Megawati Soekarnoputri 5,9 persen, Jusuf Kalla 4,8 persen, Hatta Rajasa 2,7 persen, dan Ani Yudhoyono 0,9 persen.

Skenario ke dua, CSIS mengerucutkan dengan mengambil empat capres. Hasilnya, Jokowi mendapat 40,9 persen, Prabowo 19,2 persen, Megawati 4,8 persen, dan JK 5,9 persen.

Skenario terakhir, CSIS menanyakan pilihan responden jika capres hanya Jokowi dan Prabowo. Hasilnya, Jokowi mendapat 46,6 persen dan Prabowo 22 persen. Sisanya tidak memilih.

"Fenomena ini bukan soal Jokowi semata. Ini indikasi bahwa masyarakat Indonesia mengharapkan calon pemimpin alternatif, Jokowi atau calon alternatif lainnya. Temuan ini juga menyiratkan alih generasi kepemimpinan yang semula diduga baru akan terjadi tahun 2019 , bisa terjadi lebih cepat," kata Philips.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com