Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

172 Anggota DPR Masih Mangkir Rapat

Kompas.com - 20/05/2013, 14:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah sepekan digempur soal pemberitaan banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membolos, masih saja ada anggota dewan yang mangkir rapat paripurna pada Senin (20/5/2013) pagi ini. Rapat kali ini tidak diikuti 172 anggota dari 560 anggota yang ada.

Adapun rincian kehadirannya ialah Partai Demokrat 109 anggota hadir dari 148 kursi; Partai Golkar 79 anggota (106 kursi); PDI Perjuangan 49 anggota (94 kursi); Partai Keadilan Sejahtera 41 anggota (57 kursi).

Selain itu, Partai Amanat Nasional 31 anggota (46 kursi), Partai Persatuan Pembangunan 34 anggota (38 kursi); Partai Kebangkitan Bangsa 12 anggota (28 kursi); Partai Gerindra 22 anggota (26 kursi); dan Partai Hanura 11 anggota (17 kursi). Jumlah kehadiran ini meningkat dibandingkan rapat paripurna satu pekan lalu yang hanya dihadiri 344 anggota.

Pada rapat paripurna kali ini, parlemen melakukan pembahasan pokok-pokok pembahasan pendahuluan RAPBN anggaran 2014, pengambilan keputusan usul inisiatif Badan Legislasi mengenai RUU Keuangan Negara, dan penghapusan piutang bersyarat pada lima PDAM penanggung utang.

Dari pantauan Kompas.com, sepanjang rapat paripurna berlangsung, banyak staf ahli yang menunggu di depan meja absensi. Mereka silih berganti menyerahkan beberapa dokumen izin atau keterangan sakit bagi para anggota dewan yang tidak bisa hadir dalam rapat.

Persoalan absensi anggota dewan menjadi sorotan setelah Badan Kehormatan DPR membuka data kehadiran para anggota dewan. Banyak anggota dewan yang protes karena tidak terima disebut "pembolos". Mereka berdalih ketidakhadirannya bukan karena malas ikut rapat, melainkan karena sakit atau izin melakukan tugas-tugas kepartaian atau dinas dari DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com