Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capres, Jokowi Tak Masuk Hitungan Golkar

Kompas.com - 19/05/2013, 21:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis

 JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar sama sekali tidak memperhitungkan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meski popularitas dan elektabilitasnya sebagai kandidat calon presiden melesak. Jokowi dianggap bukan lawan, apalagi kandidat pasangan duet dengan calon presiden dari Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Jokowi itu tidak masuk dalam hitungan kami," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ade Komarudin di sela-sela acara Rapimnas SOKSI di Hotel Grand Sahid Jaya, Minggu (19/5/2013).

Ade menuturkan bahwa sosok Jokowi belum menjadi perhitungan partainya lantaran Jokowi belum pasti akan maju sebagai capres. "Pencalonan Jokowi kan tergantung partainya. Kita lihat keputusan Mbak Mega (Ketum PDI-Perjuangan) apa," ujarnya.

Ade mengaku partai Golkar pun tidak pernah membahas rencana menduetkan calon presiden dari partainya Aburizal "Ical" Bakrie dengan Jokowi. Penunjukkan calon wakil presiden, kata Ade, akan menjadi wewenang Ical.

"Kami juga tidak melihat dia Jawa atau bukan. Sudah seharusnya unsur-unsur primordialisme ditinggalkan. Buktinya, Amerika Serikat presidennya kulit hitam, jadi tidak relevan lagi bicara suku," ungkap ketua umum SOKSI ini.

Di dalam sejumlah survei, nama Jokowi terus menyodok di peringkat teratas sebagai kandidat calon presiden yang dikehendaki rakyat. Popularitas Jokowi dinilai sebagai faktor utama membuat masyarakat memilih mantan Wali Kota Solo itu. Terakhir, survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) pada 28 April sampai 6 Mei. Dalam survei tersebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih menjadi capres paling populer.

Survei ini mengambil 1600 responden berusia di atas 17 tahun. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin eror sebesar 2,5 persen.

Berikut capres terpopuler menurut versi Median:

1. Joko Widodo 92 persen

2. Jusuf Kalla 91,8 persen

3. Megawati 91,3 persen

4. Aburizal Bakrie 82,6 persen

5. Prabowo 78,7 persen

6. Rhoma Irama 77,9 persen

7. Wiranto 75,8 persen

8. Surya Paloh 73,6 persen

9. Hatta Radjasa 65,9 persen

10. Sutiyoso 61,5 persen

11. Sri Sultan HB X 59,1 persen

12. Anis Mata 59,1 persen

13. Hidayat Nur Wahid 58,7 persen

14. Ibas 56,2 persen

15. Yusril 51,8 persen

16. Chairul Tandjung 48,5 persen 17.

Dahlan iskan 47,5 persen

18. Muhaimin Iskandar 43,8 persen

19. Mahfud MD 42,2 persen

20. Abraham Samad 39,9 persen 21.

Puan Maharani 34,8 persen

22. Suryadharma Ali 32,9 persen

23. Rizal Ramli 23,9 persen 24.

Pramono Edi 21,0 persen

25. Djoko Suyanto 18,2 persen

26. Anies Baswedan 17,9 persen

27. Gita Wirjawan 13,0 persen

28. Irma Gusman 12,9 persen

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com