Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlu Tim Independen Usut Rekening Triliunan Bintara Polisi

Kompas.com - 16/05/2013, 11:40 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri diminta serius mengusut kasus transaksi keuangan mencurigakan Aiptu Labora Sitorus, anggota Polres Sorong, Papua, yang mencapai triliunan rupiah. Pengusutan perkara tersebut harus dijadikan pembuktian bahwa Polri sudah berubah.

"Bahwa Polri sungguh-sungguh berani mengusut tuntas kasus yang terjadi di internal," kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Didi Irawadi Syamsuddin, melalui pesan singkat, Kamis (16/5/2013).

Didi mengatakan, publik selama ini tidak percaya terhadap penanganan perkara yang melibatkan polisi, khususnya terkait kasus korupsi. Pengusutan dinilai tidak akan tuntas.

Melihat besarnya nilai transaksi, Didi berharap ada tim independen yang melakukan investigasi. Jika transaksi diduga terkait bisnis bahan bakar minyak dan kayu ilegal, kata politisi Partai Demokrat itu, patut diduga ada orang kuat selain Aiptu Labora yang terlibat.

"Ini momentum untuk membersihkan mafia illegal logging dan BBM ilegal yang selama ini merusak hutan dan membuat rakyat kesulitan mendapat BBM. Kepolisian tidak boleh hanya berhenti sampai di LS. Siapapun yang diduga terlibat harus ditindak. Niat Polri untuk berubah harus benar-benar diwujudkan," ujar Didi.

Seperti diberitakan, Polda Papua tengah melakukan penyelidikan. Nilai transaksi di rekening Aiptu Labora sejak 2007-2012 mencapai Rp 1,5 triliun. Padahal, gajinya sebagai bintara hanya Rp 2 juta-Rp 3 juta per bulan. Kepolisian menyebut dana itu diduga terkait kasus penembangan kayu ilegal dan bahan bakar minyak. Dua perusahaan telah diperiksa.

Baca juga:
Polda Papua Periksa Polisi Milioner

Menko Polhukam Heran Transaksi Bintara Triliunan Rupiah
DPR: Percayalah, Polri Selesaikan Kasus Rekening Gendut!
Polda Papua Selidiki Rekening Triliunan Aiptu LS

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com