Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nama Putra Hilmi Disebut dalam Rekaman Pembicaraan Fathanah

Kompas.com - 14/05/2013, 19:06 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam pemeriksaan di KPK, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin sempat diperdengarkan rekaman pembicaraan antara Ahmad Fatahanah dan sejumlah orang, termasuk dengan putra Hilmi, Ridwan Hakim.

Pengacara Hilmi, Zainuddin Paru, mengungkapkan, salah satu rekaman percakapan itu memperdengarkan obrolan Fathanah dengan seseorang yang menyebut nama Ridwan.

"Diperdengarkan rekaman Fathanah yang bicara dengan pihak lain," kata Zainuddin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai pemeriksaan Hilmi, Selasa (14/5/2013).

Menurut Zainuddin, dalam rekaman percakapan Fathanah yang diperdengarkan kepada Hilmi tersebut, orang dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tersebut mengatakan sudah berhadapan dengan Ridwan.

"Saya sudah mendapatkan, saya sudah berhadapan dengan Ridwan, putra Ustaz Hilmi," ucap Zainuddin menirukan rekaman tersebut.

Namun, dia mengaku tidak tahu maksud perkataan Fathanah dalam rekaman pembicaraan itu. Saat dikonfirmasi, menurut Zainuddin, Hilmi juga mengaku tidak kenal dengan suara dalam rekaman yang diperdengarkan penyidik KPK selama pemeriksaan tersebut.

"Penyidik tanya kenalkah suara ini, Ustaz Hilmi bilang tidak kenal, tidak diketahui. Atas dasar itu cukuplah ustaz sehingga pemeriksaan juga sudah selesai dari jam 13.00 WIB," ungkapnya.

Zainuddin menambahkan, Hilmi mengaku tidak mengenal Fathanah, apalagi pernah bertemu dengan pria itu.

KPK memeriksa Hilmi selama kurang lebih enam jam sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota impor daging sapi dengan tersangka Ahmad Fathanah.

Seusai diperiksa, Hilmi mengaku diperdengarkan sejumlah rekaman oleh penyidik KPK. Dari sejumlah rekaman tersebut, Hilmi mengakui ada rekaman antara putranya Ridwan dan Fathanah.

Selebihnya, Hilmi tidak mengungkapkan isi rekaman-rekaman yang diperdengarkan penyidik KPK kepadanya itu. Dia menganggap rekaman-rekaman yang dimiliki penyidik KPK itu hanyalah gertakan yang isinya tidak benar.

Terkait penyidikan kasus kuota impor daging sapi ini, KPK sudah memeriksa Ridwan Hakim sebagai saksi. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, putra keempat Hilmi itu bungkam.

Informasi mengenai keterlibatan Hilmi dan Ridwan dalam bisnis impor daging sapi ini pernah diungkapkan pendiri PKS Yusuf Supendi. Dia menyebut Ridwan alias Iwan sebagai kaki tangan Hilmi.

Iwan disebut-sebut bermain dalam perizinan impor daging sapi. Saat dikonfirmasi, Hilmi menjawab tidak tahu soal hal ini. Dia mengaku tidak tahu ketika ditanya apakah Ridwan menghubungkan dirinya dengan Fathanah.

Hilmi juga membantah menerima aliran dana terkait kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi. "Enggak tahu, langsung tanya ke penasihat hukum," ucapnya.

Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi ini, KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka. Dia bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama terkait upaya menambah jatah kuota impor daging sapi untuk perusahaan tersebut.

Nilai komitmen fee yang dijanjikan untuk Luthfi mencapai Rp 40 miliar, yang baru terealisasi Rp 1,3 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com