Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Dukung Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, tapi...

Kompas.com - 10/05/2013, 15:49 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengeluarkan sinyal mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan catatan. Catatan itu adalah, kenaikan harga BBM dibarengi pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang paling terkena dampaknya.

Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy mengatakan, pemberian bantuan kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi naiknya harga BBM wajib diberikan oleh pemerintah. Pasalnya, kompensasi merupakan bentuk perlindungan terhadap warga miskin, hampir miskin, dan rentan miskin yang paling resah pada dampak dari naiknya harga BBM.

"Prinsipnya tidak perlu naik, kecuali ada program perlindungan ekonomi bagi warga miskin yang kena dampak langsung dari kenaikan itu. Tanpa program perlindungan (bantuan), tidak perlu kenaikan harga (BBM)," kata Tjatur saat dihubungi pada Jumat (10/5/2013).

Untuk diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (8/5/2013) mengundang Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical. Keduanya bertemu empat mata membicarakan masalah BBM di Kantor Presiden, Jakarta. Ical mengaku mendukung rencana kenaikan harga BBM dan pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai untuk sementara. Beberapa partai lain belum memutuskan sikapnya.

Partai Keadilan Sejahtera baru akan menentukan sikapnya dalam waktu dekat. Rapat yang membahas BBM juga sempat digelar bersama Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pemerintah pada pekan lalu. Rapat Setgab dipimpin oleh Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin dan dihadiri oleh petinggi parpol koalisi. Ada beberapa poin hasil dari rapat itu, salah satunya pernyataan Partai Demokrat yang tak akan memonopoli pemberian BLT oleh pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    Nasional
    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Nasional
    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Nasional
    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com