Kompas.com - 30/04/2013, 13:38 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM siap membantu proses eksekusi terhadap mantan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji. Selain dengan kejaksaan, Kemhuk dan HAM juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung.

"Kami sudah dapat surat dari kejaksaan yang pada dasarnya mereka meminta bantuan. Kami pun akan membantu pihak kejaksaan," kata Denny seusai mengisi Seminar Nasional Strategi Membangun Komunikasi yang Efektif melalui Media Massa, di BPSDM Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Menurutnya, kejaksaan dapat melakukan eksekusi terhadap Susno. Putusan kasasi Mahkamah Agung, kata Denny, tidak dapat dinyatakan batal demi hukum secara sepihak.

"Suatu putusan itu tidak dapat dianggap keliru, kecuali oleh putusan yang lebih tinggi," katanya.

"Kalau pun batal, itu harus dibatalkan melalui pengadilan. Tidak bisa batal hanya berdasarkan pendapat," lanjut Denny.

Akar perdebatan

Argumentasi hukum yang digunakan pihak Susno untuk menolak eksekusi adalah ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k UU Nomor 81 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan pasal itu menyatakan bahwa surat pemidanaan harus memuat perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Pihak Susno menafsirkan, sesuai Pasal 197 Ayat 2, putusan batal demi hukum jika tak memuat perintah eksekusi.

Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP ini pernah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Permohonan diajukan oleh Parlin Riduansyah. Saat itu, Yusril Izha Mahendra bertindak sebagai kuasa hukumnya.

Dalam putusan yang dibacakan pada 22 November 2012, MK berpendapat, dalam penjelasan KUHP disebutkan, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan pidana seperti diatur Pasal 197, itu tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna, menurut MK, hakim dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja.

"Sungguh sangat ironis bahwa terdakwa sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan," demikian bunyi putusan MK.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

    Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

    Nasional
    Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

    Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

    Nasional
    Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

    Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

    Nasional
    Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

    Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

    Nasional
    Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

    Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

    Nasional
    Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

    Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

    Nasional
    Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

    Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

    Nasional
    46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

    46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

    Nasional
    Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

    Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

    Nasional
    Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

    Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

    Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

    Nasional
    Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

    Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

    Nasional
    Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

    Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

    Nasional
    Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

    Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

    Nasional
    Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

    Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.