Kompas.com - 30/04/2013, 13:38 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM siap membantu proses eksekusi terhadap mantan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji. Selain dengan kejaksaan, Kemhuk dan HAM juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung.

"Kami sudah dapat surat dari kejaksaan yang pada dasarnya mereka meminta bantuan. Kami pun akan membantu pihak kejaksaan," kata Denny seusai mengisi Seminar Nasional Strategi Membangun Komunikasi yang Efektif melalui Media Massa, di BPSDM Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Menurutnya, kejaksaan dapat melakukan eksekusi terhadap Susno. Putusan kasasi Mahkamah Agung, kata Denny, tidak dapat dinyatakan batal demi hukum secara sepihak.

"Suatu putusan itu tidak dapat dianggap keliru, kecuali oleh putusan yang lebih tinggi," katanya.

"Kalau pun batal, itu harus dibatalkan melalui pengadilan. Tidak bisa batal hanya berdasarkan pendapat," lanjut Denny.

Akar perdebatan

Argumentasi hukum yang digunakan pihak Susno untuk menolak eksekusi adalah ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k UU Nomor 81 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan pasal itu menyatakan bahwa surat pemidanaan harus memuat perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Pihak Susno menafsirkan, sesuai Pasal 197 Ayat 2, putusan batal demi hukum jika tak memuat perintah eksekusi.

Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP ini pernah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Permohonan diajukan oleh Parlin Riduansyah. Saat itu, Yusril Izha Mahendra bertindak sebagai kuasa hukumnya.

Dalam putusan yang dibacakan pada 22 November 2012, MK berpendapat, dalam penjelasan KUHP disebutkan, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan pidana seperti diatur Pasal 197, itu tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna, menurut MK, hakim dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja.

"Sungguh sangat ironis bahwa terdakwa sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan," demikian bunyi putusan MK.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

    Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

    Nasional
    BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

    BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

    Nasional
    Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

    Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

    Nasional
    Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

    Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

    Nasional
    FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

    FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

    Nasional
    Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

    Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

    Nasional
    Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

    Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

    Nasional
    Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

    Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

    Nasional
    KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

    KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

    Nasional
    Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

    Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

    Nasional
    Uji Klinis fase 3 Vaksin Merah Putih Dinilai Terobosan Ketahanan Kesehatan Indonesia

    Uji Klinis fase 3 Vaksin Merah Putih Dinilai Terobosan Ketahanan Kesehatan Indonesia

    Nasional
    3 Provinsi Baru di Papua Segera Disahkan, KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi

    3 Provinsi Baru di Papua Segera Disahkan, KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi

    Nasional
    UPDATE 29 Juni 2022: Bertambah 2.149, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.086.212

    UPDATE 29 Juni 2022: Bertambah 2.149, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.086.212

    Nasional
    Sosok Letjen Rudianto, Eks Irjenad yang Kini Jabat Kabais TNI

    Sosok Letjen Rudianto, Eks Irjenad yang Kini Jabat Kabais TNI

    Nasional
    UPDATE 29 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,13 Persen, Dosis Ketiga 24,20 Persen

    UPDATE 29 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,13 Persen, Dosis Ketiga 24,20 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.