Politik Anggaran DPR Sulit Berubah

JAKARTA, KOMPAS.com- DPR periode mendatang sulit diharapkan memiliki politik anggaran yang berpihak kepada rakyat. Pasalnya, caleg-caleg yang dijagokan parpol pada Pemilu 2014 merupakan petahana-petahana yang telah gagal mendorong postur APBN yang lebih berpihak kepada rakyat.

"Jika incumben-incumben itu terpilih lagi, maka penyusunan anggaran ke depan sulit diharapkan bisa mendorong kesejahteraan. DPR periode saat ini bisa dibilang tidak memiliki politik anggaran yang berpihak kepada masyarakat," kata Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi di Jakarta.

Menurut Uchok, DPR periode sekarang tidak benar-benar mengoreksi APBN yang disusun pemerintah agar posturnya lebih memihak rakyat. "Anggota DPR malah ikut menggarong APBN untuk kepentingan diri dan partainya," katanya.

Seharusnya, dengan wewenang pembahasan anggaran APBN hingga satuan tiga, DPR bisa mendorong alokasi anggaran pembangunan yang lebih besar. Apalagi, anggota DPR lebih tahu kondisi lapangan saat menyerap aspirasi di daerah pemilihannya.

"Nyatanya, itu tidak dilakukan DPR karena yang mereka pikirkan bukanlah rakyat," katanya.

Contoh lainnya, DPR tidak mengoreksi biaya-biaya dinas pemerintah yang sangat besar namun tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Alih-alih memiliki politik anggaran yang berpihak, DPR justru juga banyak memboroskan anggaran, semisal untuk studi banding ke luar negeri.

"Biaya studi banding harusnya dibuat at cost, yakni dikeluarkan sesuai yang dihabiskan. Bukannya dalam bentuk lumpsum," kata Uchok.

Uchok juga mengatakan ada potensi caleg yang saat ini menjadi menteri memanfaatkan anggaran kementeriannya untuk kepentingan pemilu. Tercatat ada 10 caleg yang saat ini menjadi menteri.

Mereka adalah EE Mangindaan, Syarifuddin Hasan, Amir Syamsuddin, Jero Wacik, Roy Suryo, Suswono, Tifatul Sembiring, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Helmy Faishal Zaini.

Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo mengatakan, anggaran kurang berpihak kepada rakyat karena rata-rata hanya 10 persen yang digunakan untuk stimulus pembangunan. Sebagian besar anggaran DPR dihabiskan untuk urusan birokrasi di pusat dan daerh, serta untuk membayar utang. Urusan birokrasi antara lain membayar gaji PNS, para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif baik di pusat maupun di daerah.

Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan cenderung bertambah buruk. Anggaran APBN memang disusun pemerintah. Namun DPR memiliki wewenang untuk mengoreksi dan mengubahnya.

Secara natural, anggaran yang disusun pemerintah memang cenderung mengutamakan birokrasi karena pemerintah harus memastikan mesin birokrasinya bisa berputar. Karena itulah, DPR sebagai wakil rakyat diberikan hak budgeting untuk mengoreksi agar anggaran birokrasi dan anggaran pembangunan seimbang sesuai kebutuhannya.

"Pemerintah tidak persis tahu apa saja kebutuhan masyarakat. Sementara DPR tahu karena mereka berhubungan dengan rakyat. Karena itulah DPR seharusnya mengoreksi dan memberi masukan apa-apa saja yang dibutuhkan rakyat terkait anggaran pembangunan," kata Dradjad.

Dradjad berharap, DPR mendatang memiliki politik anggaran yang lebih berpihak kepada rakyat.