Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Ulur Umumkan DCS, Ada Apa?

Kompas.com - 12/04/2013, 18:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar seharusnya sudah mengumumkan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) pada Kamis (11/4/2013) malam. Namun, rencana itu urung dilakukan sehingga hingga kini para kader Partai Golkar tidak mengetahui nomor urut dan daerah pemilihannya yang pasti. Mengapa Golkar mengulur waktu pengumuman DCS?

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengakui bahwa pada rapat pleno tadi malam, partainya hanya mengesahkan jumlah caleg yang akan maju tanpa ada rincian nama, daerah pemilihan, hingga nomor urut. "Tadi malam juga bukan rapat pembahasan tapi sudah pengesahan," ujar Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/4/2013).

Pada rapat pleno tadi malam, Nurul menjelaskan bahwa ada 2.317 anggota yang ikut orientasi fungsionaris dan kemudian disaring menjadi 560 orang caleg. Sebanyak 41 persen di antaranya, diakui Nurul, berasal dari kelompok pemuda.

"Tapi kami tidak tahu siapa saja yang masuk. Rencananya sore ini baru akan diumumkan DCS itu," kata Nurul.

Nurul mengakui penundaan pengumuman DCS ini juga diakibatkan karena adanya tarik-ulur di internal partai itu. Namun, Nurul tak menjelaskan pihak-pihak yang melakukan tarik ulur itu. Yang pasti, kata Nurul, memang ada kekecewaan yang terjadi akibat DCS ini.

"Pastinya memang DCS ini menimbulkan kekecewaan, karena memang tidak bisa menampung semuanya. Namun, kekecewaan itu tidak menjadikan mereka akhirnya keluar partai karena saya yakin semua bersikap bijak menerima keputusan partai," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Jawa I Ade Komarudin mengatakan, kekecewaan itu adalah hal yang wajar. "Ada yang masuk dan tidak masuk dalam daftar kan hal yang biasa," ujar pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)  ini.

Ade menjelaskan. terkait penetapan kader sebagai caleg, partainya menggunakan cara yang paling objektif yakni berdasarkan scoring. "Jadi ada scoring untuk pengabdian, gelar, dan juga hasil survei. Paling besar nilainya adalah hasil survei. Dengan cara terukur seperti ini, jadi kita tidak susah kalau jawab kenapa si A masuk si B tidak," kata Ade.

Ade pun membantah keluhan yang disampaikan Ketua DPP Priyo Budi Santoso lantaran adanya dominasi dari organisasi sayap tertentu di partai itu. "Semuanya diperlakukan sama, tidak ada kuota untuk SOKSI atau pun MKGR, tidak ada itu," imbuhnya.

Priyo Mengeluh

"Tidak ada dialog atau diskusi. Semalam itu rapatnya berjalan lancar, mulus, tapi memang rapatnya tidak ada dialog langsung diputuskan," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Jumat (12/4/2013).

Selain itu, kata Priyo, ada beberapa kader yang menurutnya potensial justru tidak diajukan sebaai caleg. Beberapa di antaranya berasal dari unsur muda. "Saya menyayangkan Kader potensial itu belum tertampung dalam DCS. Mudah-mudahan masih ada jangka waktu supaya kader-kader itu tertampung," imbuhnya.

Jika tidak, lanjut Priyo, gejolak bisa saja terjadi di internal Partai Golkar. Saat ditanyakan siapa saja kader potensial yang tak mendapat tempat itu, Priyo pun enggan menjelaskannya. "Yah nanti saja kita lihat. Yang jelas orang-orang muda," katanya.

Kabar yang dihimpun dari sejumlah pengurus internal partai itu, proses penetapan DCS terjadi tarik ulur di antara faksi-faksi yang ada.

Para kader Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang dipimpin Ade Komarudin dikabarkan mendominasi jumlah caleg. Sementara dari unsur Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) justru berbanding terbalik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Nasional
    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Nasional
    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Nasional
    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Nasional
    Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Nasional
    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com