Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Ulur Umumkan DCS, Ada Apa?

Kompas.com - 12/04/2013, 18:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar seharusnya sudah mengumumkan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) pada Kamis (11/4/2013) malam. Namun, rencana itu urung dilakukan sehingga hingga kini para kader Partai Golkar tidak mengetahui nomor urut dan daerah pemilihannya yang pasti. Mengapa Golkar mengulur waktu pengumuman DCS?

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengakui bahwa pada rapat pleno tadi malam, partainya hanya mengesahkan jumlah caleg yang akan maju tanpa ada rincian nama, daerah pemilihan, hingga nomor urut. "Tadi malam juga bukan rapat pembahasan tapi sudah pengesahan," ujar Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/4/2013).

Pada rapat pleno tadi malam, Nurul menjelaskan bahwa ada 2.317 anggota yang ikut orientasi fungsionaris dan kemudian disaring menjadi 560 orang caleg. Sebanyak 41 persen di antaranya, diakui Nurul, berasal dari kelompok pemuda.

"Tapi kami tidak tahu siapa saja yang masuk. Rencananya sore ini baru akan diumumkan DCS itu," kata Nurul.

Nurul mengakui penundaan pengumuman DCS ini juga diakibatkan karena adanya tarik-ulur di internal partai itu. Namun, Nurul tak menjelaskan pihak-pihak yang melakukan tarik ulur itu. Yang pasti, kata Nurul, memang ada kekecewaan yang terjadi akibat DCS ini.

"Pastinya memang DCS ini menimbulkan kekecewaan, karena memang tidak bisa menampung semuanya. Namun, kekecewaan itu tidak menjadikan mereka akhirnya keluar partai karena saya yakin semua bersikap bijak menerima keputusan partai," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Jawa I Ade Komarudin mengatakan, kekecewaan itu adalah hal yang wajar. "Ada yang masuk dan tidak masuk dalam daftar kan hal yang biasa," ujar pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)  ini.

Ade menjelaskan. terkait penetapan kader sebagai caleg, partainya menggunakan cara yang paling objektif yakni berdasarkan scoring. "Jadi ada scoring untuk pengabdian, gelar, dan juga hasil survei. Paling besar nilainya adalah hasil survei. Dengan cara terukur seperti ini, jadi kita tidak susah kalau jawab kenapa si A masuk si B tidak," kata Ade.

Ade pun membantah keluhan yang disampaikan Ketua DPP Priyo Budi Santoso lantaran adanya dominasi dari organisasi sayap tertentu di partai itu. "Semuanya diperlakukan sama, tidak ada kuota untuk SOKSI atau pun MKGR, tidak ada itu," imbuhnya.

Priyo Mengeluh

"Tidak ada dialog atau diskusi. Semalam itu rapatnya berjalan lancar, mulus, tapi memang rapatnya tidak ada dialog langsung diputuskan," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Jumat (12/4/2013).

Selain itu, kata Priyo, ada beberapa kader yang menurutnya potensial justru tidak diajukan sebaai caleg. Beberapa di antaranya berasal dari unsur muda. "Saya menyayangkan Kader potensial itu belum tertampung dalam DCS. Mudah-mudahan masih ada jangka waktu supaya kader-kader itu tertampung," imbuhnya.

Jika tidak, lanjut Priyo, gejolak bisa saja terjadi di internal Partai Golkar. Saat ditanyakan siapa saja kader potensial yang tak mendapat tempat itu, Priyo pun enggan menjelaskannya. "Yah nanti saja kita lihat. Yang jelas orang-orang muda," katanya.

Kabar yang dihimpun dari sejumlah pengurus internal partai itu, proses penetapan DCS terjadi tarik ulur di antara faksi-faksi yang ada.

Para kader Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang dipimpin Ade Komarudin dikabarkan mendominasi jumlah caleg. Sementara dari unsur Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) justru berbanding terbalik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

    PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

    Nasional
    PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

    PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

    Nasional
    KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

    KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

    Nasional
    MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

    MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

    Nasional
    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Nasional
    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    Nasional
    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    Nasional
    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com