IPW: Percepatan Pergantian Kapolri Tak Mendesak

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu terburu-buru mengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada tahun ini. Menurut dia, pergantian Kapolri tidak mendesak dan bisa dilakukan tahun depan sesuai masa pensiun Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

"Pergantian Kapolri bukanlah hal urgen. Jika hal ini di-tolerir, dikhawatirkan terjadi iklim yang tidak sehat di Polri, apalagi tidak ada jaminan calon pengganti tersebut akan lebih baik dari Timur," tulis Neta melalui siaran pers yang diterima, Kamis (11/4/2013). Selama ini, lanjut Neta, sejak era Kapolri dijabat Sutanto dan Bambang Hendarso Danuri, pergantian dilakukan saat pejabatnya pensiun.

Menurut Neta, yang harus dilakukan dalam tubuh Polri saat ini adalah memperbaiki kinerja dengan menata ulang jajaran Polri. Kapolri harus menindak tegas anggotanya yang tidak beres. "Hal urgen yang harus dilakukan Kapolri Timur Pradopo adalah menata ulang posisi-posisi jabatan strategis di Polri. Kapolda yang tidak becus kinerjanya harus segera dicopot dan diganti dengan yang lebih berintegritas," ujarnya.

Neta khawatir, pergantian Kapolri hanyalah kepentingan politik tertentu untuk mendorong kandidat menggantikan Timur. Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, pergantian Kapolri sebelum masa pensiunnya tidak terkait kinerja Polri yang dipimpin Timur.

Presiden, kata Julian, ingin memastikan rangkaian pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2014 berjalan lancar dan aman. Untuk itu, diperlukan persiapan yang matang. "Tentunya akan lebih baik bila itu dipersiapkan lebih awal. Artinya, setahun untuk persiapan bagi pejabat baru untuk bisa lebih memastikan penyelenggaraan pemilu aman, lancar, dan tertib," ujar dia, Rabu (10/4/2013).

Julian menyatakan, pergantian Kapolri juga tidak terkait dengan maraknya aksi kekerasan dan kerusuhan akhir-akhir ini. "Oh, bukan (karena itu). Selama ini kan semua bisa diatasi dengan baik oleh kepolisian. Meskipun ada hal-hal yang terus muncul, tetap ditangani dengan baik. Jadi, bukan dikaitkan dengan hal-hal lain. Tidak ada kaitan dengan kasus (Lapas) Cebongan atau yang lain," kata dia.

Jenderal (Pol) Timur Pradopo mulai menjabat Kepala Polri pada 22 Oktober 2010. Dia menggantikan Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Pria kelahiran 10 Januari 1956 itu sedianya akan memasuki masa pensiun pada Januari 2014.