Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Isyaratkan Mundur dari Dua Jabatan di Demokrat

Kompas.com - 10/04/2013, 13:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti perkembangan dan kritik di masyarakat terkait posisi barunya di Demokrat. Kritik yang paling banyak dilontarkan adalah rangkap jabatan Yudhoyono yang kini masih menjabat sebagai Presiden. Tak hanya itu, di Demokrat, Yudhoyono juga memegang sejumlah jabatan lain, seperti ketua majelis tinggi, ketua dewan pembina, dan ketua dewan kehormatan.

Ada isyarat ia akan melepas dua jabatan di antara sederet jabatan yang kini disandangnya. Hal ini pun dibenarkan Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/4/2013).

"Ada pikiran itu (mundur), memang iya. Bukan menyatakan sudah mundur, tetapi kami sudah membahas bahwa beliau ingin Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan bukan beliau," ujar Jero.

Ia mengungkapkan, Yudhoyono hanya ingin menduduki dua posisi, yaitu ketua umum dan ketua majelis tinggi. "Biar enggak menjabat terlalu banyak kan kalian (media massa) meributkan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini. 

Jero mengatakan, Demokrat sudah memprediksi bahwa dipilihnya Yudhoyono sebagai ketua umum akan menimbulkan kritik. Untuk menggantikan posisi Yudhoyono di dewan pembina dan dewan kehormatan, Jero mengaku sudah ada beberapa nama yang disiapkan.

"Tetapi jangan sekarang, nanti dikritik lagi," ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Alie juga mengutarakan hal senada. "Informasinya memang begitu. Ini baru rencana karena dia (SBY) pikir, Ketua Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan dilepas. Tetapi saya belum dengar langsung," kata Marzuki.

Dengan banyaknya jabatan yang disandang, menurut Marzuki, tak baik juga untuk citra SBY. "Ada banyak kritik sehingga ini merespons kritikan," ujarnya.

Baca juga:
Krisis Demokrat
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

    Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

    Nasional
    Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

    Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

    Nasional
    Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

    Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

    Nasional
    Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

    Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

    Nasional
    Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

    Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

    Nasional
    Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

    Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

    Nasional
    Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

    Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

    Nasional
    Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

    Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Nasional
    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Nasional
    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Nasional
    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Nasional
    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Nasional
    Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Nasional
    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com